Gedung Pertamina | IST

HARNAS.ID – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirimkan surat kepada Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati. Surat tersebut dilayangkan terkait tindaklanjut pemeriksaan Nicke atas laporan dugaan gratifikasi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

“Surat sudah dikirim 20 Mei 2022, sampai hari ini belum terima balasan dari Pertamina,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho melalui pesan singkatnya, Minggu (5/6/2022).

Albertina menjelaskan, Nicke Widyawati sebenarnya sudah pernah diperiksa pada Rabu, 27 April 2022, lalu. Nicke diklarifikasi terkait dugaan pemberian gratifikasi dari PT Pertamina berupa fasilitas dan tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika kepada Lili Pintauli Siregar.

Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan rinci oleh Nicke saat diklarifikasi tim Dewas KPK. Saat itu, Nicke berjanji kepada Dewas KPK akan memberikan penjelasan rinci melalui keterangan tertulis. Namun, Dewas hingga kini tak kunjung menerima penjelasan tertulis tersebut.

Akhirnya, Dewas bersurat kepada Pertamina karena Nicke telah berjanji akan mengirimkan penjelasannya secara rinci. Dewas KPK hingga kini masih menunggu keterangan tertulis dari Nicke guna menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar.

“Dewas masih menunggu jawaban atau keterangan tertulis dari Dirut Pertamina, karena pada waktu diklarifikasi, ada beberapa hal yang Dirut Pertamina belum dapat memberikan keterangan dan menjanjikan akan memberikan secara tertulis,” beber Albertina Ho.

“Namun, sampai hari ini belum diterima Dewas, meskipun Dewas juga telah mengirim surat untuk hal tersebut,” sambungnya. 

Dewas saat ini masih menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar. Salah satu tindaklanjut Dewas terhadap laporan itu yakni dengan mengklarifikasi sejumlah pihak. Di antaranya, Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang memberikan tiket nonton MotoGP tersebut dikabarkan adalah PT Pertamina.

Lili masih enggan buka suara terkait laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi tiket nonton MotoGP. Sementara itu, KPK menyerahkan sepenuhnya proses laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar kepada Dewan Pengawas.

Editor: Ridwan Maulana