BANDUNG, Harnas.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak semua warga untuk optimistis menghadapi beragam tantangan di 2023, termasuk ancaman resesi. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, meyakini Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat terhindar dari resesi yang diisukan datang tahun ini.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Gubernur berpesan kepada masyarakat agar belanja produk lokal serta mengunjungi objek wisata lokal. Sebab semakin tinggi tingkat belanja masyarakat di pasar lokal, maka roda perekonomian akan bergerak dan menggeliat kembali.
“Yang penting beli barang-barang dalam negeri. Kalau kita tergantung pada impor dinamika di luar kita gak bisa kontrol, itu yang jadi masalah resesi. Jadi jangan menahan belanja. Sok (silakan) belanja seperti biasa supaya bergerak (ekonominya-red), kateringnya, UMKM-nya toko-tokonya, tapi fokuskan barang dalam negeri,” imbau Kang Emil.
Mengenai inflasi di Jawa Barat, menurut Gubernur masih tumbuh dengan positif, kesenjangan dengan angka inflasi pun tidak terlalu jauh. Artinya kenaikan harga masih terkendali dan terjaga. “Inflasi masih terjaga, kita kan ada sistem monitoring inflasi khsusnya harga sembako,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Taufiq Budi menyebut ada tujuh daerah di wilayah Jabar yang tercatat mengalami angka inflasi tertinggi per Desember 2022.
Ketujuh daerah itu, adalah Kota Tasikmalaya 0,53 persen, Kota Depok 0,32 persen, Kota Bekasi 0,46 persen, Kota Cirebon 0,35 persen, Kota Bandung 2,04 persen, Kota Sukabumi 0,50 persen dan Kota Bogor 0,49 persen.
“Pada Desember, terjadi inflasi sebesar 0,74 persen. Sedangkan tiga komoditas yang memberikan andil cukup tinggi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum. Ini merupakan inflasi tahunan tertinggi selama delapan tahun terakhir. Terdapat tujuh kota/ kabupaten di Jabar yang memiliki inflasi tertinggi pada Desember 2022 lalu.,” ungkap Taufiq kepada wartawan.
Taufiq mengatakan ada beberapa upaya pengendalian inflasi agregat kerja sama pusat dengan daerah antara lain pengendalian pasokan, subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat.
“Tak hanya itu, aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jawa Barat telah berintegrasi dengan Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (Arimbi) Kota Bandung untuk menampilkan informasi secara real time dari sumber data,” tuturnya.
Lebih lanjut, Taufiq juga memaparkan, terdapat enam langkah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
“Kemudian kerjasama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan masyarakat menanam, merealisasikan belanja tidak terduga, dan dukungan transportasi dari APBD,” ujarnya. (PB/*)
