HARNAS.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini dipimpin Firly Bahuri. Pasalnya, KPK dinilai mengabaikan nilai-nilai integritas terkait anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) level pimpinan, dewan pengawas (dewas), dan pejabat struktural.
“KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2020).
Kurnia mengungkapkan nilai integritas itu kian pudar pada era kepemimpinan Firli Bahuri saat ini. “Seiring dengan berjalannya waktu, nilai itu makin pudar, terutama pada era kepemimpinan Firli Bahuri,” ujar Kurnia.
ICW mencatat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK.Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobdin seharga Rp 1 miliar. Namun, menurut Kurnia, hal itu semacam itu tidak lagi mengejutkan.
“SebabKetua KPK-nya saja Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu,” ujar Kurnia menyesalkan.
Ia memandang, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, pimpinan KPK seharusnya memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat.
“Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah tersebut,” kata Kurnia. Terlebih, ICW juga mencatat tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK saat ini, baik pimpinan maupun Dewas KPK.
“Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal,” katanya. Sebelumnya, seperti dikutip Antara, KPK membenarkan DPR RI menyetujui anggaran pengadaan mobdin.
“Dalam anggaran KPK pada tahun 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait dengan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Berdasarkan informasi, anggaran mobdin Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar. Sementara empat wakil ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar. Namun, kata Ali, besaran rincian anggaran pengadaan mobdin itui belum final.
“Masih dalam pembahasan, terutama terkait dengan detail perincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut.”
Editor: Aria Triyudha
