Harnas.id, BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah puluhan pelajar dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, serta salah satu sekolah PUI di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan pada Jumat (14/11/2025). Para siswa dilaporkan mulai mengalami gejala pusing, mual, dan muntah usai menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Laporan dari Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebutkan bahwa menu ayam yang disajikan terindikasi memiliki aroma kurang sedap dan ditemukan bagian yang belum matang sempurna. Dari total 36 siswa yang mendapatkan penanganan, sebagian besar mengalami gejala ringan hingga sedang, sementara tiga siswa masih dalam perawatan intensif.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemkot Bogor bergerak cepat melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi, Jumat (14/11/2025).
Ia menilai dugaan ayam yang kurang matang menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas di dapur SPPG. Dedi mendesak agar kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh pihak terkait.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, hanya 5 yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini alarm keras. sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” kata Dedi.
Ia memastikan DPRD Kota Bogor akan mengawal proses investigasi dan meminta hasil laboratorium diumumkan segera setelah keluar. Dedi juga mendorong Dinas Kesehatan serta Dinas PUPR memperketat pengawasan seluruh rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusinya.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya.
