Harnas.id, BOGOR – Dugaan praktik gadai Surat Keputusan (SK) pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor kini menjadi sorotan publik. Isu ini dinilai sensitif karena berpotensi merusak integritas aparatur sipil negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Zenal Abidin, menegaskan bahwa hingga saat ini DPRD belum memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi dugaan kasus tersebut. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa dasar yang jelas.
“Informasi yang beredar saat ini masih bersifat asumsi. Kami belum mendapatkan kronologi yang utuh, termasuk apakah benar terjadi praktik gadai SK dan bagaimana prosesnya,” ujarnya.
Menurut Zenal, dugaan tersebut bisa saja terjadi dalam berbagai kemungkinan, baik disengaja maupun akibat kurangnya pemahaman dari oknum pegawai. Namun demikian, ia menekankan pentingnya verifikasi fakta secara menyeluruh sebelum menetapkan kesimpulan.
DPRD, lanjutnya, mendorong agar pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk lembaga perbankan, segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Langkah ini dinilai penting guna memastikan transparansi sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Semua pihak harus duduk bersama, termasuk dari perbankan dan pegawai yang diduga terlibat. Klarifikasi terbuka diperlukan agar persoalan ini terang benderang dan tidak menimbulkan fitnah,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendesak Inspektorat Kota Bogor untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam. Pengawasan internal dinilai krusial agar pemerintah daerah tidak dianggap lalai dalam menjaga disiplin dan integritas aparatur.
“Inspektorat harus turun langsung dan melakukan pemeriksaan detail. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemerintah kota tidak mampu melakukan pengawasan,” kata Zenal.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta Sekretariat Daerah Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti isu ini. Respons cepat dinilai penting untuk meredam potensi krisis kepercayaan publik.
“Sekda harus sigap. Isu ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan karena dapat memicu persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Penanganan yang lambat atau tertutup berisiko memperluas krisis kepercayaan publik, sementara langkah cepat dan terbuka justru dapat memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat.
Editor: IJS
