Harnas.id, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Forum Munas dinilai menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan antara generasi aktif dan purnawirawan Polri.
Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan para senior Polri dan keluarga besar PEPABRI. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat agenda Transformasi Polri yang berkelanjutan.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.
Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang tengah dijalankan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri. Salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi.
Dalam waktu dekat, Polri juga akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat riset, inovasi, serta pengembangan ilmu kepolisian yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Transformasi kultural turut menjadi fokus melalui penguatan etika profesi dan pembinaan mental personel. Polri mendorong keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas.
Dari sisi pengawasan, Polri memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Modernisasi sarana dan prasarana juga terus dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi dan sistem pendukung operasional. Transformasi digital dipercepat guna menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.
Wakapolri menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan komitmen Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat. “Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: IJS
