Harnas.id, BOGOR – IPB University melalui Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) menggelar The 59th IPB Strategic Talks pada 28 Februari lalu. Forum ini secara khusus membedah Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dari sisi ekonomi, sektoral, hingga geopolitik.
Diskusi menempatkan ART bukan sekadar kesepakatan dagang bilateral, melainkan bagian dari perubahan lanskap perdagangan global. Sejumlah akademisi menilai pemerintah perlu mencermati potensi risiko yang menyertai perjanjian tersebut.
Dalam pengantarnya, Wakil Rektor IPB bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim, Prof Ernan Rustiadi, menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan. Menurutnya, dinamika perdagangan internasional menuntut respons yang presisi dan berbasis kajian ilmiah.
Dari sisi analisis ekonomi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Kebijakan Pertanian IPB, Prof Sahara, memaparkan hasil kajian berbasis model computable general equilibrium (CGE). Model ini digunakan untuk memproyeksikan dampak perubahan tarif terhadap perekonomian nasional.
Hasil simulasi menunjukkan, skenario penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen tetap berisiko menekan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, Amerika Serikat berpotensi memperoleh keuntungan melalui mekanisme substitusi impor.
“Skenario penurunan tarif ke 15 persen dapat mengurangi tingkat keparahan dampak, tetapi proyeksinya masih menunjukkan risiko bagi Indonesia,” ungkap Prof Sahara.
Ia menambahkan, persoalan daya saing Indonesia tidak semata terletak pada besaran tarif. Faktor struktural seperti biaya logistik yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja turut menjadi tantangan mendasar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr Tauhid Ahmad menyoroti ART dari perspektif komoditas strategis dan ekonomi-politik. Ia menilai ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap devisa.
“Ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak kelapa sawit memberi kontribusi besar bagi devisa. Namun, itu juga meningkatkan kerentanan bila akses pasar terganggu oleh kebijakan atau standar mitra dagang,” paparnya.
Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan dinamika harga minyak goreng yang sensitif terhadap fluktuasi pasar global. Dalam konteks ART, menurutnya, pemerintah harus memastikan kesepakatan dagang tidak mengganggu kemitraan yang telah berjalan.
Tauhid menegaskan perlunya strategi mitigasi untuk melindungi industri domestik dan konsumen. Termasuk di dalamnya penguatan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sejalan seperti Malaysia dan Australia.
Pandangan lain disampaikan Guru Besar Agribisnis IPB, Prof Bayu Krisnamurthi. Ia menyoroti pentingnya tata kelola dan keseimbangan komitmen dalam implementasi ART.
Menurutnya, aspek formalitas dan mandat konstitusional wajib dipenuhi. Namun, struktur kewajiban antarnegara juga harus dikaji cermat karena berpotensi memunculkan tekanan ekonomi, termasuk risiko inflasi dan penurunan kesejahteraan apabila mitigasi tidak disiapkan sejak awal.
“Analisis geostrategis dan diversifikasi pasar juga diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan peta dagang global,” tambahnya.
Diskusi juga mengangkat potensi hambatan nontarif, seperti standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Regulasi semacam ini dinilai dapat membatasi akses pasar dan berdampak pada komoditas tertentu.
Melalui forum tersebut, IPB mendorong pemerintah melakukan kajian menyeluruh terhadap ART. Tidak hanya pada aspek tarif, tetapi juga konsekuensi nontarif serta implikasi sektoral dan jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Editor: IJS
