Harnas.id, KENDARI – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di daerah.
Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda se-Sulawesi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sabtu (30/5/2026).
Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila kondisi keamanan dan ketertiban di daerah tidak terjaga. Selain itu, keberhasilan pembangunan juga memerlukan kekompakan seluruh unsur pemerintahan dan Forkopimda.
“Tugas kita adalah membangun bangsa. Yang pertama, pembangunan tidak mungkin berjalan apabila kondisi daerah tidak kondusif. Yang kedua, pembangunan juga tidak akan berhasil apabila tidak dilaksanakan secara bersama-sama dan kompak oleh seluruh unsur yang ada di daerah,” tegas Menko Polkam.
Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta unsur Forkopimda dari seluruh wilayah Sulawesi. Forum itu menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan menjaga stabilitas daerah.
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam juga menyampaikan apresiasi Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda yang selama ini berperan menjaga keamanan serta stabilitas wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pemerintah daerah dan Forkopimda yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Bapak Presiden selalu mengingatkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala daerah dan Forkopimda. Peran Forkopimda sangat penting dalam upaya membangun bangsa ini, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa setiap persoalan yang muncul di daerah harus segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi yang baik. Ia menilai berbagai tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi situasi global yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, dinamika geopolitik internasional menuntut seluruh jajaran pemerintah untuk lebih responsif dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas nasional maupun daerah.
“Kalaupun ada masalah, kita harus segera menemukan akar persoalannya dan menyelesaikannya di tempat. Kondisi geopolitik dunia saat ini memang memberikan tantangan tersendiri, namun pemerintah pusat terus bekerja keras agar dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Djamari menjelaskan pemerintah terus menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah dan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Beberapa program yang disebutkan antara lain mempertahankan kebijakan BBM subsidi, pembangunan batalyon teritorial, penyebaran satuan TNI hingga ke wilayah-wilayah strategis, pembentukan Koperasi Merah Putih, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, seluruh program tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sadarilah bahwa itu adalah tugas besar kita bersama. Tugas kita bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga turut mencerdaskan masyarakat dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.
Menko Polkam meyakini bahwa apabila seluruh unsur Forkopimda mampu menjaga kekompakan dan bekerja secara sinergis, maka berbagai persoalan di daerah dapat ditangani lebih cepat sekaligus mencegah munculnya keresahan di masyarakat.
Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya yakin apabila kita melakukan itu semua, stabilitas keamanan akan terjaga, proses pembangunan berjalan, dan berbagai hal yang belum dipahami masyarakat dapat kita jelaskan dengan baik. Pada akhirnya, tujuan kita untuk mengabdi kepada masyarakat dapat terwujud,” ujarnya.
Menutup arahannya, Djamari mengingatkan seluruh jajaran Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian dan kesehatan dalam menjalankan tugas.
“Jangan lelah, jangan bosan, dan jangan jenuh mengabdi kepada masyarakat. Teruslah menjaga semangat dan kesehatan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan di daerah.
Menurut Tito, kondisi yang aman sering dianggap biasa karena sudah dirasakan sehari-hari. Padahal, keamanan merupakan hasil kerja sama dan koordinasi seluruh unsur Forkopimda.
“Mewujudkan keamanan adalah bagian dari hasil kekompakan Forkopimda. Dasar hukumnya sudah ada dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu, forum ini harus benar-benar dihidupkan melalui pertemuan rutin, baik formal maupun informal. Yang tidak kalah penting adalah membangun ikatan emosional yang kuat di antara unsur Forkopimda, dengan kepala daerah sebagai pemimpinnya,” ujar Tito.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan kondisi ekonomi nasional yang masih menunjukkan tren positif meskipun dunia menghadapi ketidakpastian global yang meningkat.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi yang dinilai memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sulawesi menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Amalia.
Kegiatan tersebut dipimpin sebagai tuan rumah oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka. Hadir pula Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung, para kepala daerah se-Sulawesi, serta jajaran deputi dan staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Editor: IJS
