Harnas.id, JAKARTA – Ketersediaan beras nasional memasuki titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebut cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 3,9 juta ton, angka tertinggi yang pernah tercatat pada bulan Maret sejak Indonesia merdeka.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia di kawasan Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026). Menurutnya, jumlah cadangan tersebut masih berpotensi meningkat hingga melampaui 4,3 juta ton sebelum akhir bulan ini.
Kondisi tersebut menjadi indikator kuat bahwa ketersediaan beras nasional berada pada posisi aman menjelang periode Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah juga terus mendorong stabilitas pasokan agar harga pangan tetap terkendali di tingkat konsumen.
Menanggapi hal itu, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok. Ia mengatakan Polri turut mengambil peran dalam membantu distribusi pangan melalui jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Dedi Prasetyo.
Melalui kerja sama tersebut, Polri membantu menyalurkan sekitar 80 ribu ton beras setiap bulan. Selain itu, distribusi juga mencakup puluhan ribu kiloliter minyak goreng agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang lebih stabil.
Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa target serapan beras nasional sepanjang 2026 dipatok mencapai 4 juta ton. Jika target tersebut tercapai, stok beras nasional pada akhir tahun diperkirakan dapat menembus lebih dari 5 juta ton.
Ia menilai kondisi surplus ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.
Selain beras, pemerintah juga menyiapkan cadangan minyak goreng sekitar 43 ribu kiloliter per bulan. Pasokan gula pun dipastikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri.
Program Gerakan Pangan Murah sendiri menjadi salah satu langkah strategis yang terus dijalankan sejak 2025. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Pada tahun lalu, Satgas GPM Polri bahkan melampaui target distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari target awal 131.883 ton, realisasi penyaluran mencapai 195.636 ton atau sekitar 148 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026. Pada tahun ini, target distribusi yang dikelola Polri mencapai 82.800 ton atau sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional oleh Bulog.
Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polda hingga Polres di berbagai daerah. Pada hari yang sama, kegiatan bazar dan pasar murah juga digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda di Indonesia.
Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh ribuan peserta dari unsur pejabat kepolisian dan undangan yang mengikuti acara secara daring. Sementara secara langsung, tercatat lebih dari 295 ribu masyarakat hadir dan menerima manfaat dari program pangan murah tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polda di seluruh Indonesia menyalurkan sekitar 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat.
Sinergi antara Polri, TNI, dan Bulog ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus mengantisipasi potensi inflasi bahan pokok.
Dengan cadangan beras pemerintah yang berada pada level tertinggi dalam sejarah serta distribusi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Editor: IJS
