Harnas.id, JAKARTA – Polemik internal organisasi karate nasional kembali mencuat usai Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia pimpinan Sahbirin Noor melayangkan somasi kepada Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia.
Langkah hukum tersebut dilakukan setelah puluhan atlet binaan PB Lemkari pimpinan Paman Birin disebut tidak diperkenankan mengikuti Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV yang berlangsung pada 9 hingga 12 Mei 2026 di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat.
Kejuaraan nasional tersebut diketahui diikuti sekitar 1.200 atlet dari berbagai perguruan karate di Indonesia. PB Lemkari sendiri sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 38 karateka untuk turun bertanding dalam ajang tersebut.
Namun, seluruh atlet dari kubu Lemkari pimpinan Paman Birin akhirnya gagal tampil. Situasi itu kemudian memicu protes keras dari pihak organisasi yang menilai atlet menjadi korban konflik internal organisasi karate.
PB Lemkari menegaskan bahwa dunia olahraga semestinya menjadi ruang pembinaan dan prestasi, bukan arena perebutan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan korbankan masa depan atlet demi kepentingan politik organisasi. Karate adalah milik bangsa, bukan milik segelintir elite,” demikian pernyataan resmi PB Lemkari pada Senin (11/5/2026).
Dalam keterangannya, PB Lemkari turut membeberkan kronologi gagalnya para atlet mengikuti Kejurnas Karate tersebut. Awalnya, pengurus PB Lemkari mengaku telah mempersiapkan proses administrasi setelah panitia PB Forki resmi membuka kejuaraan.
Pihak Lemkari kemudian menerbitkan surat tugas yang memuat nama atlet, pelatih, ofisial hingga manajer tim yang akan diberangkatkan ke Bandung.
Namun saat proses registrasi online dilakukan, pengurus mengaku mengalami kendala karena sistem pendaftaran mensyaratkan penggunaan password keanggotaan PB Forki.
Menurut PB Lemkari, akses password tersebut justru diberikan kepada kepengurusan lain yang mengatasnamakan Lemkari. Sementara pihak pimpinan Sahbirin Noor mengklaim bahwa organisasi merekalah yang sah secara hukum.
“Akhirnya manajer tim, para pelatih dan ofisial serta beberapa atlet mendatangi tim keabsahan satu hari sebelum pertandingan. Tim keabsahan yang notabene sudah diatur berasal dari pihak yang mengatasnamakan Lemkari, termasuk Ketua Bidang Pertandingan,” tulis PB Lemkari dalam keterangannya.
PB Lemkari juga menuding adanya upaya pemblokiran terhadap kepengurusan yang dipimpin Sahbirin Noor dengan menempatkan pihak-pihak tertentu dalam proses verifikasi keabsahan peserta.
“Jadi ada upaya-upaya pemblokiran kepada Lemkari sah (Lemkari pimpinan Sahbirin Noor) dengan memasang orang-orang mereka. Bahkan pihak yang mengatasnamakan Lemkari tersebut, mengeluarkan SK yang isinya nama-nama atlet, pelatih, ofisial dan manajer yang direkomendasikan dan di-ttd oleh pihak mereka,” lanjut pernyataan tersebut.
Atas kejadian itu, PB Lemkari mengaku telah mengirim surat keberatan resmi kepada PB Forki. Selain somasi, mereka juga melaporkan persoalan tersebut ke Mapolda Jawa Barat.
Menurut pihak Lemkari, somasi yang dilayangkan kepada Ketua Umum PB Forki berkaitan dengan dugaan pengakuan terhadap organisasi yang dianggap menggunakan nama dan identitas Lemkari tanpa dasar hukum yang sah.
PB Lemkari menilai polemik tersebut dapat memunculkan sejumlah dampak serius apabila tidak segera diselesaikan, di antaranya:
- Konflik dan perpecahan di tubuh karate nasional
- Kerugian moral dan organisatoris terhadap PB Lemkari yang sah
- Kebingungan di kalangan atlet, pelatih, dan pengurus daerah
- Rusaknya kredibilitas PB Forki sebagai induk organisasi karate nasional
- Kerugian terhadap hak eksklusif atas sertifikat HAKI Lemkari terkait penggunaan logo dan merek yang terdaftar di Kemenkum RI
Di akhir keterangannya, PB Lemkari kembali menegaskan bahwa organisasi yang sah dipimpin oleh Sahbirin Noor dan disebut memiliki legalitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polemik ini pun menjadi sorotan karena melibatkan masa depan atlet yang seharusnya fokus pada pembinaan dan prestasi di arena pertandingan nasional.
Editor: IJS
