Harnas.id – Pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terintegrasi. Menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas nasional pada tahun 2026, pemerintah tidak lagi bergerak sendiri. Sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan resmi diperkuat untuk menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Digagas oleh Forum Zakat (FOZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), MSF hadir sebagai jawaban atas tantangan fragmentasi kelembagaan di Indonesia. Platform ini menyatukan aktor filantropi, pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengentaskan kemiskinan.
Dari Diskusi Hingga Aksi Nyata 90 Hari
Sebagai tonggak penting transisi dari perencanaan ke tindakan nyata, MSF menggelar Workshop Transisi Menuju Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan pada Jumat (3/7/2026). Rangkaian ini merupakan kelanjutan dari proses panjang sejak awal tahun 2026 yang meliputi diskusi sektoral, Focus Group Discussion (FGD), asesmen lapangan, hingga rembuk desa.
Hadir memberikan sambutan, Sekretaris Umum FOZ, Udhi Tri Kurniawan, memberikan pemaparan mendalam mengenai tantangan riil dalam mengeksekusi forum kolaborasi ini. Menurutnya, skema transisi yang digagas oleh MSF bukanlah perkara yang mudah, namun menjadi keharusan di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.
“MSF menggagas skema yang sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus lakukan dan implementasikan. Dengan kondisi yang sekarang, maka permasalahan kemiskinan bukan hanya bahasan diskusi di atas kertas, namun juga penyelesaian yang konkret,” tegas Udhi.
Menjahit Potensi Desa, Mengikis Fragmentasi
Direktur Eksekutif PFI, Rully Amrullah, memaparkan bahwa potret sosiologis Indonesia saat ini masih dipenuhi tantangan besar di tingkat akar rumput. Berdasarkan data makro, terdapat sekitar 10.467 desa sangat tertinggal, puluhan ribu desa rawan bencana, serta mayoritas desa yang belum mandiri secara ekonomi dan fasilitas kesehatan.
Namun di balik tantangan tersebut, desa menyimpan potensi yang sangat besar. MSF mencatat ada 49% populasi masyarakat yang menetap di desa, perputaran Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, serta keberadaan 146.876 industri kecil dan mikro.
“Potensi-potensi besar inilah yang berusaha kami jahit melalui kolaborasi lintas sektor antara FOZ, PFI, HFI, PSI Agro, dan Global Compact, baik dalam aspek pendanaan, riset, hingga implementasi,” ujar Rully.
MSF sendiri menerapkan strategi co-creation (ko-kreasi) program yang berbasis pada temuan masalah di lapangan dan diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Lebih lanjut, Udhi menggarisbawahi bahwa kunci dari keberhasilan pengentasan kemiskinan ini terletak pada sejauh mana para pemangku kepentingan mampu menurunkan ego sektoral untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Maka butuh kolaborasi beberapa pihak dan stakeholder sehingga menghasilkan praktik baik yang tidak hanya berhenti dalam ruang perencanaan, tapi sampai pada ruang engagement (keterlibatan aktif bersama masyarakat),” jelas Udhi menambahkan.
Kontribusi Nyata dari Lembaga Zakat
Di saat MSF memperkuat kerangka kolaborasi makro, gerakan zakat di Indonesia sebenarnya telah mengawali langkah nyata di lapangan melalui berbagai program pemberdayaan yang terbukti efektif. Kontribusi ini tercermin dari gelaran Zakat Award lalu, yang berhasil menghimpun lebih dari 140 portofolio program inovatif dari lembaga zakat seluruh Indonesia.
Program-program ini menjadi praktik nyata bagaimana dana sosial keagamaan diintegrasikan untuk mempercepat target pengentasan kemiskinan yang diusung oleh MSF. Seperti Kantin Kontainer Dompet Dhuafa dan Desa Wisata Cisande Rumah Zakat.
Program Desa Wisata Cisande Rumah Zakat sukses mentransformasikan Desa Wisata Cisande di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menjadi salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia.
Melalui program Desa Berdaya, dana filantropi dialokasikan untuk membiayai community-based tourism (pariwisata berbasis masyarakat). Warga setempat tidak lagi menjadi penonton, melainkan pelaku utama yang mengelola eduwisata kuliner (produksi mochi, abon lele, rengginang), kerajinan anyaman bambu, hingga wisata alam. Pendekatan ini berhasil menggerakkan UMKM lokal dan secara masif meningkatkan kemandirian ekonomi desa guna mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput.
Adapun inkubasi Wirausaha Kelompok Rentan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program Kantin Kontainer Dompet Dhuafa menjawab tantangan tingginya angka pengangguran terdidik dan kemiskinan di kalangan mahasiswa dhuafa.
Dompet Dhuafa menghadirkan ekonomi produktif yang menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi lintas provinsi. Para penerima manfaat mendapatkan modal kerja, penyediaan aset, serta pelatihan intensif. Program ini berhasil memberikan pendapatan tambahan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, sekaligus mencetak alumni wirausaha baru yang mandiri secara finansial.
Integrasi program-program berbasis zakat terbukti tidak hanya memberikan bantalan ekonomi sesaat, tetapi juga mendukung pencapaian SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
Baca Juga: Pasangan Sendi-Melli Terima Deklarasi Dukungan Forum Masyarakat Bersatu Kota Bogor
Melalui sinergi kokoh Multi-Stakeholder Forum (MSF) serta sokongan portofolio program dari lembaga zakat, gerakan filantropi Indonesia kini optimis dapat memperluas jangkauan manfaat. Momentum workshop 3 Juli 2026 ini menjadi penanda penting bahwa Indonesia siap mengonversi cetak biru perencanaan menjadi solusi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai pelosok daerah.
