Harnas.id, BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor akan menelusuri legalitas operasional tempat hiburan malam (THM) Tipzy Bears di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, menyusul berulangnya insiden keributan antar pengunjung yang dinilai telah mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Langkah DPRD dilakukan setelah video keributan yang diduga terjadi di lokasi tersebut pada Jumat (3/7/2026) malam beredar luas di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengunjung terlibat adu mulut hingga bentrokan fisik yang memancing perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan tersebut diduga dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi sebagian pengunjung. Meski demikian, penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil penelusuran pihak berwenang.
Warga sekitar mengaku peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Mereka menilai berulangnya keributan di lokasi yang sama menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam perlu dievaluasi secara serius.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait insiden tersebut.
“Kami sudah mendapatkan laporan dari warga dan saat ini sedang kami bahas secara intensif di Komisi I,” kata Edi kepada media, Senin (6/7/2026).
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bogor akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor untuk meminta penjelasan mengenai legalitas operasional Tipzy Bears, termasuk perizinan penjualan minuman beralkohol, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami akan meminta penjelasan terkait jenis minuman beralkohol yang dijual di sana, apakah sudah mengantongi izin resmi, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini,” ujarnya.
Menurut Edi, DPRD tidak ingin persoalan tersebut terus berulang tanpa adanya evaluasi yang jelas. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun ketertiban umum, pemerintah diminta mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha hiburan malam menjalankan usahanya sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat,” katanya.
Pengawasan Tidak Boleh Hanya Reaktif
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam tidak seharusnya baru dilakukan setelah muncul keributan yang viral di media sosial.
Apabila insiden serupa benar terjadi berulang kali, maka yang patut dievaluasi bukan hanya perilaku pengunjung, tetapi juga efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tempat usaha beroperasi sesuai perizinan, memenuhi standar keamanan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Fungsi pengawasan yang berjalan optimal seharusnya mampu mendeteksi potensi gangguan ketertiban lebih dini, sehingga penanganan tidak selalu bersifat reaktif setelah muncul tekanan publik.
Terlebih, Kota Bogor selama ini dikenal sebagai kota jasa dan destinasi wisata yang mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat.
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tingkat Kota Bogor pada 1 Juli 2026, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memberikan apresiasi kepada Polresta Bogor Kota atas upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Komitmen tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap seluruh aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, termasuk tempat hiburan malam.
Menunggu Hasil Penelusuran
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen Tipzy Bears terkait insiden keributan maupun rencana pemanggilan oleh Komisi I DPRD Kota Bogor.
Redaksi telah berupaya menghubungi pihak pengelola untuk memperoleh konfirmasi. Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi resmi, berita ini akan diperbarui.
Sesuai prinsip cover both sides dan asas praduga tak bersalah, seluruh informasi mengenai dugaan pelanggaran maupun legalitas operasional masih menunggu hasil penelusuran DPRD Kota Bogor dan instansi berwenang.
Editor: IJS
