Harnas.id, JAKARTA – Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai pelemahan sektor manufaktur Indonesia tercermin dari terus menurunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Menurutnya, indikator tersebut menjadi salah satu sinyal penting yang menunjukkan sektor industri nasional tengah menghadapi tekanan dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di level 46,9. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 50 yang umumnya digunakan sebagai indikator kontraksi aktivitas manufaktur.
Didik mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sektor industri memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di kisaran lima persen belum sepenuhnya ditopang oleh kinerja sektor manufaktur.
“Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun bahkan nyungsep. Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah,” ujar Didik dalam keterangannya.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang, menurutnya, berhasil membangun fondasi industri secara konsisten selama dua hingga tiga dekade terakhir. Kebijakan yang dinilai ramah investasi disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong transformasi ekonomi negara tersebut.
Didik menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai sekitar 8 persen ditopang oleh ekspansi sektor industri. Capaian itu turut mengantarkan Vietnam masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) menurut klasifikasi Bank Dunia pada 2026.
Menurutnya, Vietnam kini memiliki Gross National Income (GNI) per kapita sekitar US$4.970, melampaui ambang batas US$4.636 yang digunakan Bank Dunia untuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
Sementara itu, Didik menilai sektor industri Indonesia selama ini belum memiliki arah kebijakan yang konsisten. Ia berpendapat, penurunan PMI manufaktur tidak terlepas dari belum optimalnya kebijakan industri dan investasi yang mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Selain itu, pelaku industri juga menghadapi tekanan akibat kondisi geopolitik global serta berbagai tantangan domestik. Menurut Didik, kepastian regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta insentif investasi menjadi faktor yang dinilai penting untuk mendorong ekspansi sektor industri.
Ia juga menyinggung melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai berkaitan dengan berkurangnya kesempatan kerja produktif di sektor industri. Kondisi tersebut, menurutnya, membentuk siklus yang saling berkaitan antara perlambatan industri, terbatasnya lapangan kerja, hingga perlambatan konsumsi masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Didik berpandangan pemerintah perlu kembali mendorong transformasi struktur industri melalui deregulasi dan debirokratisasi. Ia menilai pendekatan serupa pernah diterapkan Indonesia pada dekade 1980-an hingga 1990-an, ketika pertumbuhan ekonomi dan industri berada pada tingkat yang relatif tinggi.
“Praktek kebijakan terbaik sudah dijalankan pemerintah pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang menghasilkan ekonomi tumbuh 7-8 persen dan sektor industri tumbuh 10-12 persen. Tetapi kebijakan seperti ini tidak atau belum mampu dijalankan kembali,” katanya.
Lebih lanjut, Didik menilai Vietnam menerapkan strategi industri yang berorientasi pada pasar global dengan menarik investasi asing langsung (FDI) yang dinilai berkualitas. Menurutnya, investasi tersebut diarahkan untuk memperkuat industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong alih teknologi dan inovasi.
Sebaliknya, ia berpendapat sebagian investasi yang masuk ke Indonesia masih didominasi sektor-sektor yang memiliki nilai tambah industri lebih rendah. Karena itu, Didik menilai transformasi industri menjadi salah satu agenda penting apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.
Di akhir keterangannya, Didik mengingatkan bahwa persaingan ekonomi di kawasan ASEAN semakin ketat. Ia menilai tanpa pembenahan iklim usaha dan kebijakan industri yang konsisten, Indonesia berpotensi tertinggal dari negara-negara tetangga yang terus melakukan transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.
Editor: IJS
