Harnas.id, BOGOR – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bogor kembali mempercayakan Rusli Prihatevy untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Rusli ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor secara aklamasi dalam forum Musda yang digelar di Kota Bogor, Jumat (31/7/2026).
Penetapan secara aklamasi itu menandai berlanjutnya kepemimpinan Rusli untuk periode berikutnya. Namun di balik proses yang berlangsung tanpa kompetitor tersebut, tersimpan pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari menjaga soliditas internal hingga meningkatkan capaian politik partai pada Pemilu mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menilai terpilihnya Rusli secara aklamasi menjadi sinyal positif bagi konsolidasi organisasi. Menurutnya, kesepakatan kader dalam menentukan arah kepemimpinan dapat menjadi modal awal untuk menghadapi agenda politik yang semakin kompetitif.
Ia berharap suasana kebersamaan yang selama ini terbangun di tubuh Partai Golkar Kota Bogor dapat terus dipertahankan dan diperkuat setelah Musda selesai digelar.
“Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau secara aklamasi ini menyempurnakan kesolidan dan kebersamaan yang sudah terjaga,” ujar Daniel Mutaqien Syafiuddin.
Meski demikian, Daniel mengingatkan bahwa soliditas organisasi harus dibuktikan melalui peningkatan hasil politik. Ia menyoroti posisi Partai Golkar Kota Bogor yang saat ini menempati urutan kedua dalam perolehan kursi legislatif dengan total tujuh kursi di DPRD Kota Bogor.
Menurutnya, capaian tersebut masih dapat ditingkatkan pada pemilu mendatang. DPD Partai Golkar Jawa Barat pun memasang target yang cukup tinggi bagi kepengurusan baru di Kota Bogor.
Target yang diberikan tidak hanya mempertahankan posisi partai, tetapi juga menambah jumlah kursi legislatif secara signifikan hingga mencapai 10 sampai 11 kursi DPRD Kota Bogor.
Selain sektor legislatif, Golkar Kota Bogor juga diminta mulai mempersiapkan strategi untuk menghadapi kontestasi di tingkat eksekutif. Dengan kata lain, partai tidak hanya dituntut memperbesar kekuatan di parlemen, tetapi juga membuka peluang memenangkan posisi kepala daerah pada masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Daniel juga menjelaskan alasan Kota Bogor menjadi daerah pertama yang menggelar Musda tingkat DPD II di Jawa Barat. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kesiapan organisasi di daerah serta nilai historis yang dimiliki Kota Bogor.
Ia menilai Bogor memiliki posisi penting dalam sejarah pemerintahan di wilayah Tatar Sunda, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk memulai rangkaian Musda Partai Golkar di Jawa Barat.
Daniel menambahkan, DPD Partai Golkar Jawa Barat menargetkan seluruh pelaksanaan Musda di tingkat kabupaten dan kota dapat diselesaikan paling lambat pada 31 Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan konsolidasi organisasi menjelang agenda politik berikutnya.
Sementara itu, Rusli Prihatevy mengaku akan segera fokus menyusun langkah organisasi pasca-Musda. Salah satu agenda yang akan menjadi perhatian utama adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan struktur kepengurusan untuk periode 2025–2030.
Menurut Rusli, proses tersebut akan dilakukan bersama unsur pimpinan kecamatan serta organisasi sayap partai agar susunan kepengurusan yang terbentuk mampu menjawab kebutuhan organisasi ke depan.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai target politik yang disampaikan DPD Partai Golkar Jawa Barat akan menjadi perhatian serius bagi jajaran pengurus di Kota Bogor.
Terkait peluang dan target di tingkat eksekutif, Rusli menyebut partainya masih melakukan berbagai perhitungan politik secara matang sebelum mengambil keputusan strategis.
“Ini masih berproses. Dengan hitungan kalkulatif yang matang, apa yang menjadi instruksi Ketua DPD Jawa Barat tentu menjadi perhatian penting kami,” tutur Rusli.
Dengan terpilihnya kembali Rusli Prihatevy secara aklamasi, Golkar Kota Bogor kini memasuki fase baru konsolidasi organisasi. Tantangan berikutnya tidak lagi sebatas menjaga kekompakan internal, melainkan menerjemahkan soliditas tersebut menjadi peningkatan perolehan kursi legislatif dan daya saing partai dalam perebutan jabatan eksekutif pada pemilu mendatang.
Editor: IJS
