Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (31/7/2026).
Dalam forum tersebut, Dedie menyampaikan bahwa realisasi keuangan daerah serta capaian berbagai program pembangunan sepanjang tahun 2025 menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal atau fiscal prudence. Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Dedie juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kota Bogor, khususnya Badan Anggaran DPRD, yang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD hingga akhirnya dapat diselesaikan dan dibahas bersama dalam rapat paripurna.
Menurutnya, proses pengawasan dan pembahasan yang dilakukan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bogor.
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bogor kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat,” kata Dedie Rachim.
Ia menjelaskan, raihan opini WTP tersebut merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut diraih Pemerintah Kota Bogor. Capaian itu, lanjutnya, menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip administrasi yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih dari sekadar pencapaian administratif, opini WTP dinilai menjadi refleksi atas konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Dedie menegaskan bahwa berbagai masukan yang muncul selama pembahasan APBD tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai catatan dan rekomendasi dari komisi-komisi maupun fraksi DPRD memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.
“Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk menjadikan seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi-komisi dan fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi krusial guna perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Dedie juga memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan tindak lanjut terhadap berbagai catatan yang muncul dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD. Menurutnya, respons cepat terhadap rekomendasi tersebut diperlukan agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.
Selain aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, ia turut menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan dampak yang terukur.
Di sisi lain, Dedie meminta agar pelayanan publik tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan program daerah. Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi pijakan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Karena itu, program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti sektor kesehatan, pendidikan, serta perbaikan sarana dan prasarana publik diharapkan dapat terus ditingkatkan efektivitasnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kota Bogor.
Editor: IJS
