Harnas.id, PAPUA TENGAH – Persoalan pembagian Dana Desa untuk 206 kampung di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berujung pada aksi protes yang disertai kericuhan, Selasa (11/8/2026). Sejumlah kepala kampung dan masyarakat mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Puncak untuk meminta penjelasan terkait berkurangnya anggaran yang diterima.
Aksi tersebut berlangsung di kompleks Kantor PMK Kabupaten Puncak. Dalam catatan kejadian, aksi disebut berlangsung sejak sekitar pukul 14.00 WIT hingga selesai, sementara penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah tercatat berlangsung sekitar pukul 17.00 WIT.
Bupati Puncak Elvis Tabuni, Sekretaris Daerah Puncak Nenu Tabuni, Kepala Dinas PMK Andreas P Maruanaya, Kepala BPKAD Ferdinand G.M Helan, serta sejumlah pejabat dan aparat keamanan hadir dalam penanganan situasi tersebut.
Wakil Kepala Polres Puncak Kompol Mansur, Dandim 1717/Puncak Letkol Inf Himawan Ady Suwanto, Kasat Binmas Ipda Nasrulah, Kasat Intelkam Ipda Taufiq Kaplele, serta 15 personel Polres Puncak juga berada di lokasi.
Sekitar pukul 17.00 WIT, masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Bupati Puncak dan Sekda Puncak. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai berkurangnya anggaran Dana Desa yang diterima kepala kampung dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Bupati Puncak Elvis Tabuni kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi anggaran tersebut. Ia mengatakan, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap besaran Dana Desa yang dapat diterima oleh kampung.
“Selamat siang saudara-saudara sekalian, saya ingin meluruskan terkait kurangnya anggaran Dana Desa yang diterima oleh kepala kampung yang baru. Kami ingin memperjelas Dana Desa yang seharusnya diterima,” kata Elvis.
Ia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut berkaitan dengan adanya program pemerintah pusat, termasuk Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat sebagian anggaran Dana Desa mengalami pemotongan sehingga jumlah yang diterima kampung mengikuti besaran yang telah dianggarkan pemerintah pusat.
“Seperti diketahui, anggaran Dana Desa kita dikurangi dikarenakan adanya program dari pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih yang membuat Dana Desa tersebut terpotong dan akhirnya bapak-bapak sekalian mendapatkan yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Sekda Puncak Nenu Tabuni kemudian menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membuka ruang dialog untuk membahas persoalan Dana Desa secara lebih rinci. Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan para kepala kampung sehingga persoalan pembagian anggaran dapat dijelaskan kepada seluruh 206 kampung di Kabupaten Puncak.
“Selamat siang untuk para kepala kampung sekalian. Kita akan membuka ruang diskusi atau berdialog besok untuk membahas anggaran Dana Desa ini. Jadi saya harap para kepala kampung bisa paham dan mengerti agar kita bisa memberikan pemahaman kepada 206 kepala kampung di wilayah Kabupaten Puncak,” kata Nenu.
Namun, situasi di lokasi kemudian berubah. Sekitar pukul 17.25 WIT, berdasarkan catatan kejadian, sebagian massa mulai melakukan tindakan anarkis dan melempar batu ke arah Kantor PMK Kabupaten Puncak.
Aparat keamanan selanjutnya melakukan pengamanan di sekitar kompleks kantor pemerintahan dan berupaya menenangkan massa. Situasi disebut semakin tidak terkendali ketika jumlah massa bertambah dan aksi terus berlangsung.
Sekitar pukul 17.37 WIT, aparat keamanan bersama Bupati Puncak dan Sekda Puncak meninggalkan Kantor PMK untuk menghindari situasi yang semakin tidak kondusif. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 17.43 WIT, aparat keamanan dan Sekda Puncak mengamankan diri di Mako Polres Puncak.
Kericuhan kemudian meluas ke sejumlah fasilitas pemerintahan di sekitar kompleks perkantoran Kabupaten Puncak. Berdasarkan laporan kejadian, sejumlah kantor dilaporkan mengalami kerusakan hingga kebakaran.
Adapun kantor yang terdampak yakni:
- Kantor PMK Kabupaten Puncak, dilaporkan dibakar.
- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak, dilaporkan dibakar.
- Kantor BPKAD Kabupaten Puncak, dilaporkan dibakar.
- Kantor Inspektorat Kabupaten Puncak, dilaporkan dibakar.
- Kantor Kesbangpol Kabupaten Puncak, dilaporkan mengalami kerusakan.
- Kantor BPBD Kabupaten Puncak, sempat terbakar namun api berhasil dipadamkan.
Pada sekitar pukul 18.05 WIT, laporan kejadian menyebutkan aksi pembakaran masih berlangsung di sekitar kompleks perkantoran Kabupaten Puncak.
Persoalan Dana Desa menjadi pemicu utama aksi tersebut. Masyarakat mempersoalkan besaran anggaran yang diterima 206 kampung karena dinilai berbeda dengan pembagian pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Puncak sebelumnya menyampaikan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat yang berdampak terhadap alokasi Dana Desa. Pemkab juga menawarkan ruang dialog untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada para kepala kampung.
Di tengah situasi tersebut, pengamanan dilakukan aparat gabungan untuk mengendalikan kondisi di sekitar kompleks pemerintahan. Hingga laporan kejadian tersebut dibuat, sejumlah fasilitas pemerintah telah terdampak akibat kericuhan.
Persoalan ini menunjukkan bahwa perubahan alokasi Dana Desa membutuhkan komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dan masyarakat kampung. Terlebih, kebijakan tersebut menyangkut anggaran yang menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di tingkat kampung.
Editor: IJS
