Harnas.id, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dan jajaran Pemerintah Kota Bogor mengikuti rangkaian penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Bogor. Selain jajaran Pemkot Bogor, sejumlah anggota DPRD Kota Bogor turut menyimak pidato Presiden dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam agenda tersebut, turut disampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Berbagai capaian yang dipaparkan mencakup sejumlah bidang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pembangunan nasional hingga upaya menjaga ketahanan negara.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa mandat kepemimpinan yang diperoleh melalui pemilihan umum harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo mengatakan dirinya telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah sebagai Presiden dengan tulus dan jujur. Menurutnya, sumpah tersebut menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menentukan arah kebijakan nasional.
“Untuk menunaikan janji dan sumpah saya telah memimpin pemerintahan selama 21 bulan dengan empat pedoman utama yakni, melaksanakan UUD 1945. Kami menjaga melindungi kepentingan nasional yang vital termasuk menjaga dan mengelola sebaik-baiknya kekayaan Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat,” ucapnya.
Ia menyampaikan, selama menjalankan pemerintahan, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah, kata Prabowo, berupaya agar penanganan terhadap berbagai kesulitan rakyat dapat dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.
Menurut Presiden, orientasi kepentingan rakyat menjadi salah satu dasar dalam menentukan setiap kebijakan. Pengambilan keputusan juga disebut membutuhkan keberanian, kerja keras, serta kemauan untuk menjalankan pemerintahan dengan ketulusan.
Prabowo juga menekankan pentingnya gotong royong yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai diperlukan agar persoalan yang selama ini dipandang kompleks dapat ditangani secara bertahap.
“Sehingga masalah-masalah yang selama ini dianggap rumit dapat mulai kita selesaikan. Dalam 21 bulan tepatnya 463 hari pemerintah pusat telah meluncurkan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah negara,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama periode tersebut. Bersamaan dengan itu, berbagai tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah juga menjadi bagian dari gambaran pembangunan nasional ke depan.
Sejumlah bidang yang disoroti antara lain pendidikan dan kesehatan, termasuk upaya meningkatkan akses serta kualitas pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan capaian terkait pembukaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Pada sektor infrastruktur, capaian yang dipaparkan mencakup peningkatan aksesibilitas, perluasan jangkauan air bersih, serta pembangunan jembatan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas masyarakat.
Presiden turut menyinggung agenda swasembada untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, ketahanan energi, termasuk pemenuhan kebutuhan solar, juga masuk dalam capaian yang disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Upaya mencegah kebocoran anggaran menjadi salah satu agenda yang turut disampaikan. Pemerintah juga memaparkan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.
Di bidang ekonomi, peningkatan investasi dan pemerataan pembangunan menjadi bagian lain dari capaian yang dipaparkan. Pemerintah juga menyampaikan sejumlah program yang ditujukan untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih termasuk di antara agenda yang disebut dalam pidato Presiden. Berbagai pembenahan lintas sektor tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Bagi pemerintah daerah, penyampaian pidato kenegaraan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah pusat dan kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di daerah. Kehadiran Dedie A. Rachim, Jenal Mutaqin, jajaran Pemkot Bogor, serta DPRD Kota Bogor menunjukkan penyimakan langsung terhadap agenda kenegaraan sekaligus paparan mengenai capaian pemerintah pusat.
Editor: IJS
