Harnas.id, BOGOR – Sebanyak 988 pelajar prasejahtera di Kota Bogor menerima ijazah yang sebelumnya masih tertahan karena persoalan biaya. Penyerahan dilakukan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (31/8/2026).
Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah bersama DPRD untuk membantu keluarga yang menghadapi kendala biaya pendidikan. Ijazah yang telah diterima diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Dedie Rachim meminta para penerima manfaat tidak menjadikan kondisi ekonomi sebagai alasan untuk berhenti belajar. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membuka peluang perubahan kondisi sosial dan ekonomi sebuah keluarga.
“Jadikan momentum penebusan ijazah ini sebagai pemantik semangat. Bekerjalah segiat mungkin, buktikan kalian mampu mensejahterakan, dan jangan berhenti belajar. Cari peluang untuk lanjut ke D3, D4, S1, S2, hingga S3,” ucap Dedie Rachim.
Di sisi lain, Dedie mengakui persoalan akses pendidikan di Kota Bogor tidak semata berkaitan dengan ketersediaan sekolah. Jumlah sekolah negeri yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar di Kota Bogor yang jumlahnya mencapai sekitar 17.000 siswa setiap tahun.
Untuk jenjang SMP, Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki 23 sekolah negeri. Sementara jenjang pendidikan menengah atas berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah 10 SMAN dan 4 SMKN di Kota Bogor.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian siswa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan operasional yang tidak seluruhnya dapat ditutup melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah maupun BOS yang bersumber dari APBN.
“Namanya sekolah swasta tentu membutuhkan biaya, karena tidak semuanya tertutupi melalui BOS Daerah maupun BOS APBN. Mau tidak mau masih dibutuhkan biaya operasional di sekolah swasta,” ujarnya.
Menurut Dedie, penanganan anak putus sekolah sekaligus pemberian bantuan pendidikan di Kota Bogor selama ini sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, persoalan lain muncul ketika anak yang sudah tidak bersekolah justru enggan kembali melanjutkan pendidikan.
Karena itu, dukungan keluarga dinilai tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Pemerintah, kata Dedie, terus mendorong keluarga agar ikut meyakinkan anak-anak yang sempat berhenti sekolah untuk kembali mengejar pendidikan.
Pada Tahun Anggaran 2026, program pelunasan ijazah tersebut menyasar 988 siswa dari 59 sekolah. Penerima manfaat berasal dari sejumlah jenjang pendidikan dengan rincian:
• Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 8 siswa;
• Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 53 siswa;
• Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 927 siswa.
Dari keseluruhan penerima manfaat, sebanyak 118 siswa hadir langsung dalam kegiatan penyerahan pelunasan ijazah di DPRD Kota Bogor. Mereka datang sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah dan didampingi kepala sekolah.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menjelaskan, program pelunasan ijazah bukan kebijakan yang baru dimulai. Program tersebut lahir setelah DPRD menerima berbagai laporan mengenai siswa yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum dapat mengambil ijazah karena masih memiliki persoalan biaya.
“Ini diawali dengan kami mendapatkan banyak masukan, banyak keluhan dari siswa-siswa yang tertahan ijazahnya karena biaya,” ungkapnya.
Menindaklanjuti berbagai laporan tersebut, DPRD kemudian mengundang para kepala sekolah untuk membahas persoalan yang terjadi. Dalam pertemuan itu, sekolah menjelaskan bahwa kebutuhan biaya operasional pada sekolah swasta masih menjadi persoalan, sehingga terdapat biaya yang harus ditanggung oleh siswa.
Dari pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor kemudian mencari skema agar persoalan ijazah yang tertahan tidak terus menjadi beban bagi keluarga. Program yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu itu akhirnya dapat dilaksanakan dan kembali menyasar ratusan siswa pada 2026.
“Maksudnya memang berjuang baik ya untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik untuk warga Kota Bogor. Dan tentu dari sanalah pembahasan-pembahasan kita mulai, dan alhamdulillah pada periode lalu dan para pimpinan yang lain, alhamdulillah sudah terlaksana,” ungkapnya.
Adityawarman menilai penyerahan ijazah tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan dan perjuangan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor. Ia berharap para pelajar penerima manfaat dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melanjutkan perjalanan pendidikan maupun meningkatkan taraf kehidupannya.
Ia juga menitipkan pesan agar para penerima manfaat tidak berhenti setelah mendapatkan ijazah. Menurutnya, pendidikan dan kesempatan untuk berkembang harus terus dikejar agar manfaat program tersebut tidak berhenti pada penyelesaian persoalan ijazah.
“Oleh karena itu, menganggarkan biaya tebus ijazah ini merupakan perjuangan. Mudah-mudahan adik-adik itu sempat menyelipkan doa-doa terbaik untuk Pak Wali beserta jajaran dan DPRD beserta jajaran. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan, dikuatkan untuk senantiasa mengawal program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Editor: IJS
