Harnas.id, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki 100 hari pertama. Momen ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai tolak ukur awal efektivitas kebijakan pemerintahan baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa dalam 100 hari pertama, Kabinet Merah Putih berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa kebijakan utama yang telah diluncurkan antara lain:
- 15 Paket Stimulus Ekonomi di awal tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%, memberikan dorongan bagi daya beli pekerja.
- Penghapusan utang macet bagi UMKM, membantu pelaku usaha kecil agar bisa kembali produktif.
- Perpanjangan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri, guna memperkuat cadangan devisa.
- Program pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli, termasuk penurunan harga tiket transportasi hingga 10% saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta promosi belanja murah seperti Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028. Peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional menjadi strategi utama dalam mencapai target tersebut.
“Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028,” ungkap Airlangga dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 bertema “Sinergisitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mewujudkan Asta Cita, yang meliputi penguatan pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Beberapa program prioritas Presiden Prabowo, salah satunya adalah ketahanan pangan, yang bertujuan untuk menjaga harga pangan tetap stabil serta mencapai swasembada pangan,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk memastikan ketersediaan pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan produksi dalam negeri guna menghadapi tantangan ekonomi global.
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil menekan inflasi ke angka 1,5%, jauh lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5%.
Ke depan, pemerintah berharap sinergi dengan TNI-Polri dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, yang berujung pada stabilitas perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang kuat, pemerintahan Prabowo-Gibran optimis dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.