ISKI Soroti Bahaya Deepfake dan Hoaks AI, Komunikasi Publik Dinilai Masuk Fase Rawan

Peserta mengikuti pertemuan daring ISKI membahas tantangan komunikasi publik di era kecerdasan buatan dan disinformasi digital. (dok. ISKI)
Peserta mengikuti pertemuan daring ISKI membahas tantangan komunikasi publik di era kecerdasan buatan dan disinformasi digital. (dok. ISKI)

Harnas.id, JAKARTA – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai telah mengubah pola komunikasi publik secara drastis. Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, derasnya arus informasi digital juga memunculkan ancaman baru mulai dari manipulasi visual deepfake, bias algoritma, hingga disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Situasi tersebut mendorong Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2026–2030 sebagai pijakan organisasi menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Dalam dokumen strategis tersebut, ISKI menetapkan empat karakter utama organisasi, yakni unggul, kolaboratif, adaptif, dan berpengaruh.

Ketua Umum ISKI Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., menegaskan bahwa organisasi profesi komunikasi tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perubahan lanskap digital yang semakin kompleks. Menurutnya, ISKI harus hadir sebagai penjaga kualitas komunikasi publik di Indonesia.

“Kami harus menjadi pelopor pemikiran utama dalam ekosistem komunikasi nasional. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama ke depan harus difokuskan untuk menghasilkan program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Atwar dalam keterangan pers, Selasa (26/5/2026).

Atwar menjelaskan, tantangan komunikasi ke depan bukan lagi sekadar soal kecepatan distribusi informasi. Persoalan yang kini muncul lebih dalam, yakni menyangkut integritas informasi, etika digital, hingga ancaman terhadap kepercayaan publik di tengah membanjirnya konten digital.

ISKI juga menilai momentum menuju Pemilu 2029 menjadi fase yang sangat krusial. Penggunaan AI dalam kampanye politik, penyebaran hoaks, hingga potensi penguatan polarisasi sosial diprediksi menjadi tantangan besar yang perlu diantisipasi sejak dini.

“ISKI menilai langkah preventif perlu disiapkan jauh sebelum momentum politik berlangsung. Organisasi ini menargetkan agenda mitigasi krisis komunikasi dan penguatan literasi publik mulai dijalankan sejak tahun 2026,” jelas Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut.

Selain itu, ISKI mendorong redefinisi kompetensi profesi komunikasi di era digital. Penguasaan literasi AI, kemampuan komunikasi krisis, serta pemahaman etika digital dinilai menjadi kemampuan baru yang wajib dimiliki baik oleh akademisi maupun praktisi komunikasi.

Melalui Renstra 2026–2030, ISKI juga ingin memperkuat posisinya sebagai pusat gagasan komunikasi nasional. Upaya itu akan dilakukan melalui pengembangan riset, forum ilmiah, publikasi, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mendukung arah kebijakan komunikasi publik di Indonesia.

ISKI berharap penguatan ekosistem komunikasi tersebut mampu menjadi fondasi dalam menjaga ruang publik digital tetap sehat, etis, dan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah transformasi teknologi yang terus bergerak cepat.

Editor: IJS