BANDUNG, Harnas.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi terang-terangan meminta izin kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencontek inovasi program dalam upaya menurunkan stunting. Hal itu diungkapnya dalam forum Jabar Stunting Summit 2022 di Gedung Sate, Rabu (14/12/2022).
“Saya hadir ke sini untuk mendukung dan untuk belajar dan meniru cara Jabar. Saya sudah minta izin ide bagus dari Jabar untuk dicontek dibagikan dan diterapkan di daerah lain. Kalau semangat kepala daerah mendekati Jabar Insya Allah target 14 persen stunting secara nasional bisa tercapai,” ujar Budi.
Menurut Budi, penting sekali untuk menurunkan angka stunting nasional. Karena itu, dengan kondisi Jabar yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Bahkan, balitanya juga paling banyak, dirinya meyakini jika progress dalam upaya menurunkan stunting secara nasional bisa terealisasi.
“Kalau Jabar sukses, maka nasional juga sukses menurunkan angka stunting dari 24 persen ke 14 persen. Jadi, saya terima kasih sekali karena inovasi tim Jabar,” katanya.
Senada, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jabar untuk menurunkan stunting. Karena, menjadi best practice luar biasa.
“Saya sebagai ketua percepatan starting nasional yang sudah mengadakan summit nasional Bupati Walikota yang tampak sekali bergairah dan mendapatkan prestasi saya ucapkan terima kasih ke Jabar,” katanya.
Di Jabar, kata dia, mayoritas tujuannya menikah ingin punya anak. Jadi, perempuan yang lahir dan hamil saja setahun 880 ribu dari 4,8 juta seluruh Indonesia. “Paling besar di Jabar dan yang nikah di Jabar itu 80 persennya langsung hamil,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mencegah dari hulu sebelum ada stunting. Jadi dari sejak hamil sudah diantisipasi. “Karena lebih bagus preventif komitmen Bupati walikota oleh Gubernur luar biasa,” katanya.
Sementara itu, dalam mewujudkan Jawa Barat Zero New Stunting, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melakukan berbagai upaya secara kolaboratif. Jabar Zero New Stunting merupakan program unggulan Gubernur Jawa Barat dalam mendukung program nasional untuk menurunkan prevalensi tengkes (stunting), dengan target capaian pada 2023, yakni 19,2 persen.
Upaya kolaboratif dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengamanatkan, bahwa percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, hingga desa.
Atas dasar itulah Jabar Stunting Summit (JSS) 2022 dihelat di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, 13-14 Desember 2022, sebagai upaya menyamakan persepsi terkait penurunan stunting di seluruh kota/kabupaten di Jabar.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menginginkan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan baik dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantropi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemda Provinsi Jabar telah membentuk tim percepatan penurunan stunting dan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
“Terus ikhtiar semaksimal mungkin agar Jawa Barat zero stunting , tapi ikhtiar ini tidak bisa sendirian, maka kami melibatkan para pimpinan di daerah, bupati dan wali kota, termasuk yang hadir pada hari ini sebagai bentuk kebersamaan antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot di Jawa Barat,” kata Uu Ruzhanul, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (13/12/2022).
“Kolaborasi juga dibutuhkan, termasuk dengan seluruh sendi-sendi dan komunitas lain yang ada di daerah karena para bupati dan wali kota yang tahu situasi dan kondisi di daerah masing-masing,” tambahnya.
Di samping itu, Wagub Uu Ruzhanul juga menyampaikan, dalam membangun generasi penerus yang berkualitas harus dimulai sejak dini, terutama di 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga calon -calon penerus dan pemimpin Jawa Barat di masa depan harus terbebas dari stunting.
“Indonesia diproyeksikan mengalami puncak pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. Namun bonus demografi ini tidak akan berguna atau bahkan akan menjadi beban negara jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini,” ucapnya.
Uu juga berharap para kepala daerah untuk sama-sama menurunkan stunting antara lain dengan dukungan anggaran yang dibutuhkan. Karenanya, ia berpesan pula kepada seluruh masyarakat, khususnya yang punya anak harus benar-benar memperhatikan tumbuh kembangnya. (*)
