WINA, Harnas.id – Momok pemadaman listrik telah menghantui negara-negara Eropa selama beberapa bulan terakhir, karena benua itu telah terguncang di bawah krisis energi yang diperburuk oleh meroketnya harga bahan bakar akibat sanksi yang dijatuhkan Barat terhadap Rusia atas konflik Ukraina.
Mirisnya lagi, UE hanya memiliki sedikit peluang untuk menghentikan pemadaman listrik di tengah krisis energi yang diperburuk oleh konflik Ukraina dan harus bersiap menghadapi dampaknya. Demikian peringatan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner pada hari belum lama ini.
Berbicara kepada Die Welt, menteri Austria itu menilai kemungkinan pemadaman listrik di beberapa bagian UE sebagai sangat tinggi dalam waktu dekat.
“Risiko pemadaman listrik yang meluas sekali lagi meningkat secara signifikan sebagai akibat dari perang Ukraina. Pertanyaannya bukan apakah itu terjadi, tetapi kapan,” tegas sang menteri seperti dilansir dari Russia Today, Rabu (27/12/2022).
Tanner juga mengklaim, tanpa memberikan bukti, bahwa bagi Presiden Rusia Vladimir Putin serangan peretas di jaringan energi Barat adalah bentuk “perang hibrida”.
“Kita tidak boleh berpura-pura bahwa ini hanya sebuah teori. Kita harus bersiap untuk pemadaman listrik di Austria dan Eropa,” ujarnya.
Menurut Tanner, militer Austria serta layanan pemerintah lainnya secara teratur melakukan latihan yang relevan. Mereka juga membangun kesadaran melalui kampanye untuk membagikan brosur kecil di tempat umum tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi pemadaman listrik.
Ketika ditanya apakah tindakan seperti itu bisa memicu kepanikan, sang menteri menampik anggapan itu.
“Saya tahu ada garis tipis antara meningkatkan kesadaran dengan rasa proporsional dan membangkitkan rasa takut. Tapi saya pikir kami telah melakukannya dengan cukup baik sejauh ini,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani dekrit yang melarang penjualan minyak ke negara yang memberlakukan batas harga. Ini adalah langkah balasan terhadap batas harga atas ekspor minyak yang diberlakukan oleh UE, negara-negara G7, dan Australia, yang mulai berlaku awal bulan ini.
Keputusan presiden Rusia itu juga melarang pengiriman jika kontrak secara langsung atau tidak langsung menentukan batasnya. Menurut keputusan yang dipublikasikan di situs web pemerintah, larangan pasokan minyak sebagai tanggapan atas pembatasan harga berlaku mulai 1 Februari 2023 dan berlaku hingga 1 Juli 2023. Tanggal efektif larangan pasokan produk minyak bumi akan ditentukan kemudian oleh pemerintah Rusia.
“Presiden dapat memberikan izin khusus untuk pasokan minyak dan produk minyak yang dilarang oleh pagu harga,” menurut keputusan tersebut seperti diikutip dari Russia Today, Rabu (28/12/2022).
Kementerian Energi Rusia akan memantau kepatuhan terhadap perintah Putin tentang tindakan pembalasan itu. Batas harga USD60 per barel untuk ekspor minyak lintas laut Rusia diperkenalkan oleh UE, negara-negara G7, dan Australia pada 5 Desember lalu. Batas tersebut melarang perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lain untuk pengiriman minyak Rusia kecuali jika kargo dibeli pada atau di bawah harga yang ditetapkan.
Kremlin bersumpah untuk merespons tindakan tersebut dengan cara yang paling sesuai untuk kepentingan Moskow, memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan berdagang dengan negara-negara yang mendukung batas atas harga. (fuz/*)
