Harnas.id, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, menyambut positif hasil Survei Litbang Kompas 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,6 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa berbagai langkah pembenahan di tubuh Polri mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hendropriyono menilai meningkatnya kepuasan publik tidak datang begitu saja. Hasil itu merupakan cerminan dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pembenahan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam beberapa waktu terakhir.
“Tentu saja kita sangat-sangat senang karena hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Polri yang mencapai 82,6 persen harus diapresiasi sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat merasakan adanya berbagai upaya perbaikan dalam pelayanan dan penegakan hukum,” ujar Hendropriyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil survei tidak boleh dijadikan tujuan akhir. Menurutnya, angka kepuasan publik hanya akan bertahan apabila diikuti dengan konsistensi kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Namun kita juga harus menyadari bahwa survei bukan tujuan akhir. Kepercayaan publik harus dipelihara setiap hari melalui kinerja Polri yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
Lebih jauh, Hendropriyono berharap implementasi konsep Polri Presisi terus dijalankan secara nyata dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Ia menilai masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang mampu bekerja cepat, tepat, sekaligus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap tugasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas kelembagaan, netralitas aparat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Harapan saya, sebagaimana harapan masyarakat pada umumnya, Polri semakin presisi dalam penegakan hukum, cepat dan tepat dalam pelayanan, tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan, namun tetap humanis, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga netralitas dan integritas institusi,” katanya.
Di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, Hendropriyono juga mendorong Polri untuk terus melakukan inovasi. Pemanfaatan teknologi digital hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menurutnya, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai penggunaan teknologi akan membantu proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Karena itu, transformasi digital di lingkungan Polri dinilai perlu terus dilanjutkan seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan perlu terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin akurat, cepat, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era modern,” pungkasnya.
Editor: IJS
