Harnas.id, JAKARTA — Upaya perlindungan jemaah haji Indonesia mulai diarahkan ke level internasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah RI membahas rencana penugasan personel Polri di Arab Saudi untuk memperkuat pengawasan dan penanganan kasus di lapangan.
Langkah ini dibahas dalam pertemuan antara Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Bareskrim Polri, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas negara dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji.
Pemerintah menilai penanganan haji ilegal kini semakin kompleks, termasuk kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Situasi ini mendorong perlunya kehadiran langsung aparat Indonesia untuk mempercepat koordinasi dengan otoritas setempat.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” ujar Dahnil.
Ia juga menyinggung kasus yang tengah ditangani di Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga WNI yang diduga terlibat dalam pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal. Kasus tersebut menjadi indikator bahwa perlindungan terhadap jemaah tidak lagi bisa hanya dilakukan dari dalam negeri.
Dalam skema yang disiapkan, Polri akan dilibatkan lebih aktif dalam struktur Amirul Hajj. Bahkan untuk musim haji tahun ini, Wakapolri direncanakan ikut mendampingi Amirul Hajj di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan dan keselamatan jemaah.
Menanggapi hal itu, Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri untuk mendukung penuh kebijakan tersebut. Ia menyebut penguatan kerja sama dengan aparat keamanan Arab Saudi menjadi kunci dalam pencegahan dan penindakan.
“Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran personel Polri di Arab Saudi akan mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jemaah. Mulai dari potensi penipuan hingga perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.
Di sisi lain, koordinasi di dalam negeri juga terus diperkuat melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal. Sinergi lintas kementerian dan lembaga dinilai penting untuk menekan praktik haji ilegal sejak tahap rekrutmen di Indonesia.
Langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan pemerintah dari reaktif menjadi lebih preventif dan terintegrasi. Dengan penguatan di dalam dan luar negeri, diharapkan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
Editor: IJS
