Dua Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Bank Panin
HARNAS.ID - Dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp...
Giat OTT di Kolaka Timur, Tim KPK Ciduk Bupati Andi Merya Nur
HARNAS.ID - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Plt Jubir KPK Ali Fikri...
KPK Konfirmasi Anies Baswedan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta
HARNAS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikonfirmasi penyidik KPK soal program pengadaan rumah di Jakarta, terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul,...
KPK dan TNI Perkuat Sinergitas Pemberantasan Korupsi
HARNAS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi. Hadir...
Vaksinasi AKABRI 1998, Kapolri: Wujud Sinergitas TNI-Polri Tekan Pertumbuhan COVID-19
HARNAS.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh...
Sebelum Diperiksa KPK, Anies Pamer Kesuksesan Tangani Pandemi di DKI
HARNAS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan sejumlah capaiannya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Ibu Kota. Pernyataan itu disampaikan Anies sebelum menjalani pemeriksaan...
KPK Sidik Gubernur DKI Anies Baswedan Terkait Korupsi Pengadaan Tanah Munjul
HARNAS.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta...
Penuhi Panggilan KPK, Ketua DPRD DKI Prasetio Bungkam Dikonfirmasi Media
HARNAS.ID - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pras sapaan karibnya sedianya bakal diperiksa sebagai saksi untuk...
19 Ribu Penyelenggara Negara belum Lengkapi Dokumen LHKPN
HARNAS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 19.967 penyelenggara negara dari total 377.344 wajib lapor LHKPN, belum melengkapi kekurangan dokumen. Komisi antirasuah, sebagaimana dikutip...
KPK: Tito Karnavian belum Lengkap Serahkan LHKPN
HARNAS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum muncul di...
