HARNAS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengeboman ikan yang marak di Perairan Simeueu, Provinsi Aceh.
“Dalam catatan kami, wilayah perairan Simeuleu ini masih cukup rawan praktik pengeboman ikan, dan tentu dengan pelibatan masyarakat melalui kelompok masyarakat pengawas ini, kami berharap akan semakin memperkuat upaya penanganannya,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksda TNI Adin Nurawaluddin dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (21/1/2022).
Adin menjelaskan peran kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) ini sangat penting sebagai salah satu bagian dari pengawasan terintegrasi yang dikembangkan oleh KKP.
Selain menjadi mata dan telinga dalam pelaksanaan pengawasan, lanjutnya, pokwasmas tersebut juga diharapkan mampu menjadi duta dan penyampai pesan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
“Ini salah satu pendekatan pengawasan partisipatif yang saat ini kami terus dorong, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perikanan,” ucap Adin.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K Jusuf, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pokmaswas di Simeuleu, beberapa waktu lalu menyampaikan pentingnya anggota pokmaswas untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi, kawasan konservasi perairan, praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak serta batasan kewenangan dalam upaya membantu pelaksanaan pengawasan.
Bupati Simeuleu Erli Hasim, senada. Dia menyampaikan dukungannya atas upaya KKP mendorong pelibatan masyarakat untuk menjaga Laut Simeuleu.
Erli menyampaikan masyarakat Simeuleu sangat mencintai lautnya dan tidak rela lautnya dirusak dengan praktik pengeboman ikan.
“Masyarakat kami bahkan mengejar sendiri pelaku pengeboman ke tengah laut, ini bukti betapa cintanya masyarakat terhadap lautnya,” ungkap Erli.
Editor: Firli Yasya
