HARNAS.ID – Program bantuan stimulus ketenagakerjaan yang digulirkan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 dinilai perlu dievaluasi dan lebih fokus agar efektif serta tepat sasaran.
“Contoh program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak wabah COVID-19 belum optimal,” kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam, Rabu (30/12/2020).
Dia menjelaskan, tujuan JPS sejatinya untuk menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran. Namun, pelaksanaannya belum seperti i yang diharapkan.
“Kemenaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan.,” ujar Piter dilansir Antara.
Dalam JPS Kemnaker terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program ini, diharapkan muncul lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.
Selain itu, dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat, terutama mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.
Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.
Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja masih banyak terjadi bantuan yang tak tepat sasaran di lapangan. Sehingga ikhtiar dan modal besar pemerintah dikhawatirkan tidak betul-betul dirasakan masyarakat dan tidak berkontribusi optimal bagi perekonomian domestik.
Ia pun menyarankan, agar program bantuan stimulus ketenagakerjaan bisa lebih terarah dan fokus, tidak hanya sekedar membuat program yang justru tidak efektif.
“Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker. Ini mau dibuat macam-macam lagi?” kata Piter.
Piter juga menambahkan, pemerintah dapat mengembangkan sistem untuk program bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan lebih efisien.
“Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus,” ujarnya.
Editor: Aria Triyudha
