HARNAS.ID – Serikat Karyawan Garuda menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 9 November 2021. Mereka semua meminta KPK untuk mengusut dugaan dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia itu.
“Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu,” kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Tomy Tampati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021).
Tomy mengatakan pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. Namun, menurutnya laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh Lembaga Antikorupsi.
“Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi Mark up. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada,” ujar Tomy.
Tomy menyebut salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung. Penunjukan langsung itu membuat negara mengeluarkan dana Rp 800 miliar.
“Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp 800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan,” ujar Tomy.
KPK diharap segera mengusut dugaan rasuah di tubuh PT Garuda Indonesia. Menurutnya borok perusahaan penyedia jasa penerbangan itu sudah sangat banyak.
“Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan,” tutur Tomy.
Tomy siap dipanggil KPK untuk memberikan data lain. Serikat pekerja tidak mau Garuda Indonesia terus menerus menjadi buruk. Permainan amis di PT Garuda Indonesia ini juga diyakini sebagai salah satu penyebab pailit.
“Saya kira beban hutang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. ini yang harus ditelusuri oleh KPK,” tutur Tomy.
Editor: Ridwan Maulana
