Harnas.id, KOTA BOGOR — Upaya menekan angka stunting di Kota Bogor belum bisa mengandalkan satu tangan. Di tengah fluktuasi kasus yang masih terjadi, kolaborasi antara pemerintah daerah dan unsur nonpemerintah terus dibutuhkan agar intervensi gizi bisa menjangkau anak-anak yang belum tersentuh bantuan. Salah satu kolaborasi itu kembali dijalankan Perempuan Indonesia Maju (PIM), yang untuk keempat kalinya turun langsung menjadi ibu asuh bagi balita kategori stunting di Kota Bogor.
Langkah terbaru tersebut ditandai dengan kick off pemberian bantuan bagi balita stunting di tiga kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan itu dirangkai dengan health talk yang digelar PIM Bogor Raya bersama Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor.
Peluncuran program dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS) Kota Bogor. Kehadiran Jenal sekaligus menegaskan bahwa penanganan stunting masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Bogor, terutama karena angka kasus di lapangan belum menunjukkan tren penurunan yang stabil.
Jenal menjelaskan, situasi stunting di Kota Bogor masih bergerak naik-turun. Di satu sisi, sempat terjadi penurunan jumlah kasus. Namun di sisi lain, kasus-kasus baru kembali muncul dan membuat angka stunting bergerak naik lagi. Kondisi ini, menurut dia, menjadi sinyal bahwa intervensi tidak bisa berhenti hanya pada penanganan kasus lama, tetapi juga harus mampu membendung munculnya kasus baru.
“Sebanyak 30 balita insyaallah akan diintervensi selama enam bulan ke depan dari sisi gizi melalui pemberian makanan yang bermutu bagi anak-anak yang diduga atau berpotensi mengalami stunting,” ujar Jenal Mutaqin.
Intervensi yang dilakukan kali ini menyasar 30 balita di tiga kelurahan di Kecamatan Bogor Barat. Fokus utamanya adalah pemenuhan gizi secara berkala selama enam bulan ke depan, dengan harapan kondisi anak-anak yang masuk kategori stunting maupun berisiko stunting dapat membaik melalui dukungan asupan makanan yang lebih terukur.
Jenal mengatakan, Perempuan Indonesia Maju menjadi salah satu stakeholder yang selama ini konsisten hadir membantu program pemerintah. Keterlibatan organisasi tersebut dinilai penting karena mampu menyasar anak-anak yang belum tercakup dalam intervensi resmi pemerintah, sehingga bantuan dari pihak luar tidak tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan.
Model kerja seperti ini, menurut Pemkot Bogor, penting untuk menjaga ketepatan sasaran. Anak-anak yang sudah memperoleh intervensi dari pemerintah dapat terus dipantau, sementara kelompok lain yang belum masuk jangkauan program bisa dibantu lewat kolaborasi dengan pihak swasta, organisasi masyarakat, maupun lembaga sosial.
Jenal menilai pola intervensi yang selama ini dijalankan terhadap anak-anak sasaran menunjukkan hasil yang cukup positif. Karena itu, pendekatan yang dinilai efektif akan terus dicoba untuk diadopsi di wilayah lain agar penanganan stunting di Kota Bogor tidak berjalan parsial.
“Sementara yang kita treatment dan intervensi ternyata menunjukkan hasil yang cukup baik dan bisa kita adopsi di beberapa tempat, sehingga stunting bisa nol di Kota Bogor,” katanya.
Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju Pusat, Lana T. Koentjoro, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan dalam program ini difokuskan pada pemenuhan bahan pangan bergizi bagi keluarga penerima manfaat. Setiap bulan selama enam bulan, balita sasaran akan menerima paket bantuan yang berisi setengah kilogram telur ayam, satu kilogram ayam atau ikan, serta satu kilogram beras.
Menurut Lana, bentuk bantuan tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kebutuhan protein dan gizi dasar anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sekaligus menempatkan intervensi stunting bukan semata pada sisi pendataan, melainkan pada pemenuhan kebutuhan pangan yang benar-benar dikonsumsi anak dalam keseharian.
Tiga kelurahan di Kecamatan Bogor Barat yang menjadi lokasi intervensi program kali ini adalah Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Gunung Batu, dan Kelurahan Curug. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan intervensi yang teridentifikasi di wilayah tersebut, sekaligus sebagai bagian dari pemetaan kasus stunting yang terus diperbarui oleh pemerintah daerah.
“Ini merupakan salah satu kontribusi nyata PIM kepada masyarakat, khususnya Kota Bogor. Selain itu, kesehatan juga menjadi salah satu program utama kami,” ujar Lana.
Ia menambahkan, program intervensi stunting di Bogor bukan pertama kali dilakukan PIM. Sebelumnya, organisasi tersebut juga telah menjalankan program serupa di sejumlah wilayah lain di Kota Bogor, sehingga pola pendampingan yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari agenda yang sudah berjalan.
“Sebelumnya sudah dilakukan di Bantarjati, Mulyaharja, Kedung Badak, dan Tegal Gundil. Harapannya tentu dapat membantu menurunkan angka stunting di Kota Bogor,” tegasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penanganan stunting di Kota Bogor makin banyak mengandalkan model kolaborasi berulang, bukan kegiatan satu kali. Di satu sisi, pemerintah memegang fungsi koordinasi, pemetaan, dan intervensi berbasis anggaran publik. Di sisi lain, kelompok masyarakat dan swasta ikut mengisi celah kebutuhan yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah.
Di tempat yang sama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari, memaparkan bahwa TPPPS terus berupaya menekan angka stunting melalui kombinasi intervensi dan konvergensi program yang lebih komprehensif. Program tersebut didukung pendanaan dari APBD Kota Bogor, tetapi juga diperkuat oleh bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta dan dukungan berbagai sektor lain.
Menurut Agnes, tantangan utama penanganan stunting di Kota Bogor saat ini adalah memastikan bahwa penurunan kasus tidak hanya terjadi sesaat, melainkan benar-benar berkelanjutan. Sebab data yang ada menunjukkan bahwa pergerakan angka stunting masih sangat dinamis dan belum sepenuhnya terkendali.
“Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Februari 2025, jumlah balita stunting di Kota Bogor mencapai 1.525 anak. Pada Agustus 2025 turun menjadi 1.491 anak. Namun pada BPB Februari 2026 kembali naik menjadi 1.526 anak,” papar Agnes.
Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di Kota Bogor belum bisa dibaca selesai hanya karena angka sempat turun dalam satu periode. Kenaikan kembali pada Februari 2026 menandakan masih adanya kasus baru yang muncul, sekaligus mengingatkan bahwa stunting bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan intervensi jangka pendek.
Meski demikian, Agnes menyebut terdapat lebih dari 500 anak yang telah dinyatakan lulus stunting. Capaian itu menjadi catatan penting karena menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan sejauh ini tetap menghasilkan dampak. Namun keberhasilan tersebut belum cukup menutup laju kasus baru, sehingga kerja penanganan harus terus dilanjutkan secara simultan.
Untuk memperjelas sasaran intervensi, data hasil Bulan Penimbangan Balita kemudian disandingkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasil pencocokan menunjukkan bahwa sebanyak 392 balita berada pada desil 1 hingga 5, yang umumnya menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah.
Sementara itu, terdapat 202 balita berada pada desil 6 hingga 10. Di luar itu, sebanyak 818 balita lainnya ternyata masih belum terdata dalam DTSEN. Temuan ini menjadi catatan tersendiri, karena persoalan stunting tidak hanya terkait pemenuhan gizi, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan basis data untuk menentukan siapa yang harus diprioritaskan dalam intervensi.
Agnes mengatakan pemerintah daerah bersama Dinas Sosial akan terus melakukan ground check untuk memastikan posisi data anak-anak tersebut. Langkah ini penting agar pemetaan status sosial ekonomi keluarga lebih akurat, sekaligus memudahkan pemerintah dan para mitra menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai.
“Kami bersama Dinas Sosial akan terus melakukan ground check untuk memetakan mereka berada pada desil berapa,” tutup Agnes.
Dari situ terlihat bahwa pekerjaan menurunkan stunting di Kota Bogor tak cukup hanya dengan menambah bantuan pangan atau memperbanyak program. Pekerjaan lain yang tak kalah penting adalah memastikan data benar, sasaran tepat, dan kolaborasi antar-pihak tidak berhenti di seremoni peluncuran. Sebab selama kasus baru masih terus muncul, penanganan stunting tetap menjadi lomba melawan waktu—dan Kota Bogor tampaknya belum bisa santai.
Editor: IJS
