Harnas.id, MAKASSAR – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah ataupun dunia usaha semata. Menurutnya, keberhasilan suatu negara dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan tiga unsur utama, yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, untuk bekerja dalam satu arah yang sama.
Pesan tersebut disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Dalam pandangannya, negara yang mampu berkembang secara berkelanjutan selalu memiliki fondasi yang kuat pada tiga komponen tersebut. Pemerintah bertugas menciptakan kebijakan yang mendukung, pengusaha menggerakkan roda ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan masyarakat menjadi bagian penting sebagai konsumen sekaligus pelaku ekonomi.
“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan regulasi yang sehat, membangun infrastruktur, serta memastikan layanan publik berjalan efektif. Namun di sisi lain, aktivitas ekonomi secara langsung banyak ditopang oleh dunia usaha yang terus menciptakan peluang kerja dan memperluas sektor industri.
Menurut JK, kontribusi pengusaha tidak hanya terlihat dari aktivitas bisnis yang dijalankan, tetapi juga dari perannya dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan negara melalui pajak.
“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.
JK juga menyoroti perubahan arah ekonomi global yang saat ini menunjukkan dinamika baru. Jika sebelumnya banyak negara mengandalkan mekanisme pasar bebas, kini peran pemerintah kembali menguat dalam mengendalikan berbagai sektor strategis.
Menurutnya, tidak ada satu model ekonomi yang bisa diterapkan secara mutlak. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda, namun kunci keberhasilannya tetap terletak pada keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.
“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelas JK.
Dalam forum tersebut, JK mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Berbagai faktor eksternal maupun domestik dinilai turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Dari sisi global, konflik geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan dunia memberikan dampak langsung terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi, meningkatnya biaya logistik dan produksi, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Menurut JK, perang yang terjadi di Timur Tengah maupun Ukraina memberikan efek berantai terhadap harga minyak dunia dan biaya ekonomi secara keseluruhan.
“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” ungkapnya.
Selain tekanan global, JK juga menyinggung sejumlah tantangan dari dalam negeri yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai pengelolaan utang negara dan defisit anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap ekonomi nasional.
Tak hanya itu, perubahan iklim juga disebut menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian dan memengaruhi daya beli masyarakat di berbagai daerah.
“Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah,” ujarnya.
JK menilai setiap daerah memiliki karakter ekonomi yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih fokus mengembangkan sektor unggulan yang berpotensi menghasilkan devisa melalui ekspor.
Ia menyebut sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa masih memiliki peluang besar untuk tumbuh melalui komoditas unggulan seperti kopi, kakao, hasil perikanan, serta berbagai produk berbasis sumber daya alam lainnya.
Menurut JK, sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah karena memperoleh keuntungan dari transaksi berbasis dolar yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” katanya.
Di sisi lain, JK juga mengingatkan pentingnya menjaga efektivitas belanja negara. Ia menilai pengurangan anggaran yang dilakukan tanpa perhitungan matang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di lapangan.
Belanja pemerintah, kata dia, memiliki efek berantai yang memengaruhi berbagai sektor mulai dari pembayaran pegawai, proyek pembangunan, hingga aktivitas para pelaku usaha yang bergantung pada proyek pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, JK turut menyoroti pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja. Ia menilai peran APINDO tidak hanya sebagai organisasi dunia usaha, tetapi juga sebagai jembatan untuk menjaga keseimbangan hubungan industrial.
Menurutnya, produktivitas ekonomi akan sulit tumbuh jika hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak berjalan sehat. Karena itu, kebijakan terkait pengupahan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
JK mengingatkan bahwa kenaikan biaya hidup harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam penentuan upah pekerja agar daya beli tetap terjaga.
“Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun,” jelasnya.
Menutup sambutannya, JK berharap APINDO dapat terus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terus berubah.
Ia menegaskan bahwa dinamika ekonomi merupakan hal yang wajar karena selalu bergerak dalam siklus. Oleh sebab itu, kemampuan bertahan dan beradaptasi menjadi modal utama agar Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan,” pungkas JK.
Editor: IJS
