Harnas.id, JAKARTA – Pemerintah mulai mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang periode risiko tertinggi yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Operasi darat disiapkan sebagai tumpuan utama, sementara operasi udara tetap digunakan untuk mendukung pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rakor dihadiri Kepala BNPB, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, Polri, dan TNI. Pertemuan membahas perkembangan kebakaran di sejumlah daerah sekaligus kesiapan menghadapi meningkatnya ancaman karhutla dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, potensi karhutla dengan tingkat risiko tinggi semakin meluas, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, disusul Riau dan Kalimantan Tengah.
Rinciannya:
- Kalimantan Barat: 28.680,47 hektare
- Riau: 15.551,76 hektare
- Kalimantan Tengah: 3.069,52 hektare
- Sumatera Selatan: 664,87 hektare
- Jambi: sekitar 540 hektare
- Kalimantan Selatan: 383,07 hektare
Dalam rakor tersebut, pemerintah menilai operasi satgas darat menjadi komponen penting dalam menghadapi karhutla. Sebab, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada keberadaan awan hujan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
Kepala BNPB menjelaskan operasi udara pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung. Ketika tidak terdapat awan hujan yang sesuai, OMC tidak dapat dilaksanakan sehingga pasukan darat harus menjadi ujung tombak dalam memastikan api, terutama di kawasan gambut, benar-benar padam.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB.
BNPB telah menjalankan OMC di enam provinsi prioritas. Pesawat juga terus disiagakan sehingga penyemaian dapat langsung dilakukan apabila pertumbuhan awan memenuhi kondisi yang diperlukan.
Operasi udara saat ini didukung 35 unit armada yang terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan tambahan delapan unit helikopter water bombing untuk memperbesar kemampuan penanganan di lapangan.
“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” jelas Kepala BNPB.
Selain enam provinsi prioritas, pemerintah juga menyoroti kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Kebakaran di kawasan konservasi tersebut mulai terjadi pada Senin (3/8/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima BNPB pada Senin (10/8/2026), area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 742,70 hektare. Angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan dan verifikasi lapangan masih berlangsung.
Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, tim gabungan terus melakukan penanganan. Perkembangan terakhir menunjukkan tidak terdapat titik api yang terpantau di wilayah P30 dan Dingklik, sedangkan operasi darat masih dilanjutkan di kawasan Ranupani.
Pemadaman dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Pada Senin (10/8/2026), water bombing telah dilakukan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air untuk membantu mengendalikan kebakaran di kawasan tersebut.
Tim gabungan tidak hanya mengejar kondisi api yang terlihat padam. Pemantauan dan penyisiran tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali muncul.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali. Setelah pemadaman, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi aman sebelum kawasan kembali dibuka,” ujar Kepala BNPB.
Kawasan TNBTS masih ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Pemantauan pascapemadaman menjadi bagian dari langkah antisipasi karena kawasan tersebut merupakan wilayah konservasi sekaligus destinasi wisata alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi.
Pemerintah memprioritaskan pengendalian kebakaran, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan keselamatan kawasan dan lingkungan sekitar.
Penguatan satgas darat dilakukan di enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas. Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan untuk operasi pemadaman dan pendinginan.
BNPB juga memberikan dukungan berupa tiga kendaraan operasional dan 100 unit alat komunikasi. Untuk operasi udara, penanganan di Riau didukung dua unit patroli udara serta lima helikopter water bombing.
Sementara itu, jumlah personel yang dikerahkan di provinsi prioritas lainnya meliputi:
- Sumatera Selatan: 11.567 personel
- Jambi: 5.818 personel
- Kalimantan Barat: 1.410 personel
- Kalimantan Tengah: 10.700 personel
- Kalimantan Selatan: 770 personel, dengan 219 personel dalam status siaga
BNPB menyatakan dukungan tambahan dari pemerintah pusat akan diberikan secara terbatas sesuai kemampuan yang tersedia. Bantuan tersebut antara lain berupa selang panjang untuk menjangkau sumber air, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, serta dukungan uang harian atau uang saku bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.
Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk kebutuhan pelebaran kanal gambut, pembuatan embung, maupun sodetan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian air dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin mudah meluas.
Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan pasukan, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengerahan sumber daya apabila terjadi kebakaran. Kesiapan tersebut dinilai penting karena operasi udara tidak dapat berdiri sendiri, terutama saat kondisi atmosfer tidak memungkinkan pelaksanaan OMC.
Dampak karhutla juga mulai menjadi perhatian dari sisi kualitas udara dan potensi asap lintas negara. Perubahan pola musim membuat angin dominan bergerak dari tenggara menuju barat sehingga terdapat potensi asap dari wilayah Indonesia terbawa menuju Malaysia.
Berdasarkan pemantauan citra satelit, asap terpantau bergerak menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6-9 Agustus 2026.
Kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian. Pada 9 Agustus 2026, sejumlah wilayah tercatat berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat.
Nilai Air Quality Index (AQI) tertinggi tercatat di Kota Pontianak dengan angka 193. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan lanjut usia.
Dalam rapat koordinasi, pemerintah turut membahas regulasi daerah yang masih memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Kondisi tersebut dinilai perlu ditertibkan agar tidak menjadi celah terjadinya pembakaran lahan, khususnya ketika cuaca semakin kering.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga menjadi bagian dari strategi penanganan. Pemerintah menilai pencegahan harus dilakukan bersamaan dengan pemadaman karena sebagian kejadian karhutla masih berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan menggunakan api.
“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” pungkas Kepala BNPB.
BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya akan melanjutkan koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk menekan luasan karhutla.
Masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kewaspadaan terhadap sumber api perlu ditingkatkan karena kondisi cuaca kering dapat membuat api lebih cepat menyebar.
Editor: IJS
