Harnas.id, YOGYAKARTA – Puluhan peternak ayam petelur dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi Kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro No.54, Suryatmajan, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Senin (10/8/2026). Mereka menyampaikan keluhan terkait harga telur yang turun di bawah biaya produksi, sementara harga pakan dan sejumlah bahan bakunya justru terus meningkat.
Aksi yang digelar Paguyuban Peternak Ayam Petelur Yogyakarta (PPPY) tersebut mengusung tema “Peternak Sejahtera, Masyarakat Bahagia, Yogyakarta Maju Bersama”. Sekitar 110 orang mengikuti aksi yang berlangsung sejak pukul 08.45 WIB hingga 11.49 WIB, dengan Nuriyanto, Ketua Paguyuban Peternak Ayam Petelur wilayah Bantul, sebagai koordinator lapangan.
Sejumlah pihak turut hadir dalam audiensi, di antaranya Sofyan Setyo Darmawan dari Komisi A DPRD DIY Fraksi PKS, Kepala DPMPTSP DIY Ghofar Ismail, Pemimpin Perum BULOG Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Ir. Tevi Melvina, IPU, ASEAN Eng., serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP DIY Agung Ludiro.
Rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya massa di Kantor DPRD DIY pada pukul 08.45 WIB. Sekitar pukul 09.30 WIB, peternak membagikan ayam petelur kepada masyarakat di kawasan Malioboro.
Selanjutnya, pada pukul 10.12 WIB dilakukan penyerahan simbolik ayam petelur. Audiensi dengan perwakilan DPRD DIY kemudian berlangsung mulai pukul 10.37 WIB di Ruang Banggar Lantai 2 DPRD DIY dan berakhir pada pukul 11.49 WIB.
Dalam aksi tersebut, peternak membawa sejumlah kendaraan dan alat peraga. Sarana yang digunakan terdiri dari dua armada bus serta sejumlah kendaraan pengangkut ayam.
Kendaraan yang digunakan antara lain:
- Dua armada bus:
- Bus Pariwisata AB 7950 AK
- Bus Pariwisata AB 7244 OB
- Kendaraan pick up pengangkut ayam:
- Isuzu Colt AB 8147 U
- Isuzu Colt AB 8913 GD
- Grandmax AB 8202 AT
- Grandmax AB 9323 JN
- Grandmax AB 8017 EJ
- Isuzu Colt AB 8126 KA
- Suzuki Carry AB 8415 BX
- Suzuki Carry AB 8759 HC
- Sebanyak delapan spanduk juga dibawa dalam aksi, dengan sejumlah pesan mengenai harga telur, harga pakan, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.
Beberapa tuntutan yang tertulis dalam spanduk antara lain meminta harga telur disesuaikan dengan acuan pemerintah sebesar Rp24.000 per kilogram, penghentian kenaikan harga pakan ayam, stabilisasi harga bahan baku jagung, serta perlindungan terhadap peternak rakyat ayam petelur.
Perwakilan peternak Bantul, Teguh Basuki, mengatakan kondisi peternak berubah cukup tajam dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, harga pakan campuran yang terdiri dari jagung, konsentrat, dan katul sebelumnya berada di kisaran Rp6.200, ketika harga telur masih Rp24.000-Rp25.000 per kilogram.
Dengan kondisi tersebut, peternak masih dapat menjalankan usahanya. Namun kini harga pakan telah mendekati Rp8.000, dengan harga jagung sekitar Rp7.000, katul Rp5.000, sedangkan konsentrat hampir mencapai Rp500.000.
Teguh menyebut kenaikan biaya pakan tidak diikuti harga telur di tingkat peternak. Saat biaya pakan berada di kisaran Rp8.000, harga telur menurutnya idealnya berada pada rentang Rp24.000-Rp26.000 per kilogram, tetapi harga telur di Yogyakarta justru turun di bawah Rp20.000 dan bahkan sempat menyentuh Rp18.000 per kilogram.
Ia juga menggambarkan besarnya kebutuhan telur di DIY. Dengan asumsi jumlah penduduk Yogyakarta sekitar 4,5 juta jiwa dan setiap orang mengonsumsi satu butir telur per hari, kebutuhan telur mencapai sekitar 4,5 juta butir setiap hari.
Jumlah tersebut belum memasukkan kebutuhan telur untuk industri roti dan berbagai produk makanan olahan lainnya. Karena itu, peternak berharap pemerintah dapat menekan harga pakan maupun bahan bakunya kembali ke tingkat normal sekitar Rp6.000 serta menyesuaikan harga telur agar lebih stabil.
Keluhan serupa disampaikan Andri Patra, perwakilan peternak ayam DIY. Ia menyebut peternak mengalami kerugian sekitar Rp4.000-Rp5.000 per kilogram telur setiap hari akibat kombinasi kenaikan harga pakan dan penurunan harga jual.
Menurut Andri, harga normal telur berada di kisaran Rp24.000-Rp25.000 per kilogram. Namun kondisi harga saat ini membuat peternak mengalami kerugian yang telah berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Andri mengatakan harga pakan konsentrat atau pakan jadi telah naik hingga sekitar Rp8.000 per kilogram atau sekitar 50 persen. Di sisi lain, sejumlah bahan pakan impor juga mengalami kenaikan sekitar 30 persen karena komponen tersebut dipengaruhi oleh pergerakan kurs dolar Amerika Serikat.
Aksi pembagian ayam di kawasan Malioboro menjadi salah satu simbol protes peternak terhadap kondisi tersebut. Sekitar 1.200 ekor ayam dibagikan secara gratis kepada masyarakat karena harga jual ayam dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi.
Andri meminta pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga pakan ternak. Selain menekan biaya produksi, pemerintah juga diminta ikut menjaga kestabilan harga pakan dari pihak pabrikan.
Ketua Paguyuban Peternak Ayam Petelur Bantul, Nuriyanto, mengatakan kedatangan para peternak ke DPRD DIY bertujuan menyampaikan kondisi peternak rakyat yang tengah menghadapi tekanan biaya produksi. Ia berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah dan menjadi perhatian dalam kebijakan sektor peternakan.
Nuriyanto menyebut persoalan utama saat ini berada pada kualitas dan harga pakan yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga telur. Menurutnya, harga pokok produksi atau HPP berada pada kisaran Rp24.000-Rp26.500 per kilogram, sedangkan harga telur di pasar hanya sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat selisih antara biaya produksi dan harga jual semakin lebar. “Jadi bisa dibayangkan minusnya berapa banyak,” kata Nuriyanto.
Ketua Paguyuban Peternak Ayam Petelur Gunungkidul, Subandi, menilai persoalan tidak hanya berasal dari tingginya biaya pakan. Menurut dia, saat ini terdapat ketidakseimbangan antara produksi telur dan permintaan pasar sehingga harga telur berada pada posisi rendah.
Ia menyoroti kelebihan populasi dan produksi telur atau over supply. Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi berbagai program pemerintah seperti MBG, Ayam Merah Putih, serta fasilitas dan bantuan modal kepada BUMDes maupun lembaga lain yang ikut memacu produksi ayam petelur secara masif.
Menurut Subandi, pembagian ayam kepada masyarakat juga memiliki alasan praktis. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban biaya pakan harian agar kerugian peternak tidak semakin besar, sekaligus menjadi bentuk ikhtiar dan doa bersama agar kondisi usaha peternakan kembali membaik.
Peternak meminta pemerintah hadir untuk mendukung dan melindungi usaha peternakan rakyat. Mereka juga meminta penanganan konkret untuk menstabilkan atau menaikkan harga telur, menurunkan harga pakan, serta mengendalikan pertumbuhan populasi ayam petelur agar peternak kecil tetap dapat bertahan.
Dari pemerintah daerah, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP DIY Agung Ludiro menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk membantu peternak. Salah satunya melalui penyaluran SPHP jagung sebanyak 4.000 ton pada tahun ini.
Jagung SPHP dalam kondisi kering disalurkan dengan harga Rp5.000 per kilogram. Sementara itu, harga jagung basah di tingkat peternak berada pada kisaran Rp6.800-Rp8.500 per kilogram. Program tersebut ditujukan untuk menekan biaya pakan, meski jumlahnya belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan peternak.
DPKP DIY juga secara rutin menggelar penjualan telur di sejumlah kegiatan pangan dan pasar murah. Penyerapan telur rata-rata mencapai hampir 750 kilogram dalam setiap kegiatan, dengan total penyaluran yang disebut telah mencapai sekitar 0,5 ton.
Agung menyampaikan Kementerian Pertanian juga berupaya menaikkan harga telur yang saat ini berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Target awal harga berada pada Rp24.000 per kilogram dan diarahkan menuju HAP sekitar Rp26.000-an per kilogram.
Selain itu, produsen dan pabrik pakan diminta tidak menaikkan harga maupun menurunkan kualitas pakan hingga harga telur mencapai Rp24.000 per kilogram. Kementan juga berkoordinasi dengan pengelola SPPD agar pembelian telur dilakukan langsung dari peternak produsen, sehingga rantai broker atau perantara dapat dikurangi.
Sementara itu, Pemimpin Perum BULOG Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi menyampaikan Bulog mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk menyerap jagung pakan hasil usaha petani dan peternak pada 2026. Target penyerapan jagung di DIY saat ini mencapai 2.124 ton, dengan realisasi sebanyak 401 ton.
Realisasi tersebut meningkat sekitar 100 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, ketika penyerapan jagung hanya mencapai 200 ton.
Bulog membeli jagung pipil kering dengan harga Rp6.400 per kilogram. Jagung yang memenuhi kriteria harus memiliki kadar air maksimal 14 persen dan kadar aflatoksin di bawah 50 PPB.
Namun, karena belum memasuki musim panen, harga jagung di pasar masih berada di sekitar Rp6.800 per kilogram dengan kadar air sekitar 18-20 persen. Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak.
Bulog juga mendapat penugasan menyalurkan total 4.164 ton jagung pakan kepada 79 peternak terdaftar di DIY hingga Desember 2026. Hingga saat ini, sebanyak 2.383 ton atau sekitar 58 persen telah disalurkan.
Kekurangan pasokan jagung didatangkan dari Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara stok jagung yang masih tersedia di Kanwil Yogyakarta mencapai 315 ton.
Jagung tersebut disalurkan langsung kepada peternak dengan harga Rp5.000 per kilogram. Jika distribusi dilakukan melalui Pinsar atau koperasi, harga yang dikenakan sebesar Rp5.500 per kilogram.
Selisih antara harga pembelian Bulog sebesar Rp6.400 dan harga jual kepada peternak ditutup melalui subsidi pemerintah sebesar Rp1.400 per kilogram.
Dari sisi perizinan, Kepala DPMPTSP DIY Ghofar Ismail mengatakan instansinya memiliki kewenangan terutama dalam urusan perizinan usaha, termasuk sektor peternakan dan distributor telur. Karena itu, ruang intervensi DPMPTSP terhadap persoalan harga berada pada aspek administrasi dan perizinan usaha.
Ghofar mengatakan pihaknya siap membantu mempermudah proses perizinan serta memberikan sosialisasi mengenai persyaratan yang perlu dipenuhi peternak. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaku usaha dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari proses perizinan.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Tevi Melvina menjelaskan tekanan harga pakan tidak terlepas dari struktur industri bahan baku pakan. GPMT saat ini menaungi 51 perusahaan dengan 111 pabrikan dan memiliki kapasitas produksi mencapai 30 juta ton per tahun.
Namun, produksi aktual baru berada di sekitar 21 juta ton. Artinya, masih terdapat kapasitas produksi menganggur atau idle capacity sekitar 30 persen di industri pakan.
Tevi juga menyebut sekitar 30-34 persen bahan pakan masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat harga bahan baku cukup sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, kurs dolar AS yang disebut telah menembus Rp18.000 turut memengaruhi biaya produksi. Konflik global juga berdampak terhadap kenaikan harga minyak bumi, termasuk solar industri yang digunakan dalam proses produksi pabrik.
Kenaikan harga minyak bumi turut berdampak pada harga biji plastik yang kemudian berimbas terhadap biaya karung dan kemasan. Dengan struktur biaya seperti itu, harga pakan tidak hanya dipengaruhi oleh satu komponen bahan baku.
Aksi peternak berlangsung dalam kondisi aman dan tertib. Peternak dari empat kabupaten di DIY, yakni Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, tergabung dalam PPPY dan menyampaikan aspirasi agar harga telur berada di atas titik impas sehingga biaya produksi dapat tertutup.
Persoalan yang dibawa peternak pada akhirnya memperlihatkan adanya tekanan dari dua sisi sekaligus, yakni biaya produksi yang meningkat dan harga jual telur yang menurun. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menangani harga telur di hilir, tetapi juga menata harga pakan, bahan baku, distribusi, serta pertumbuhan populasi ayam petelur agar keseimbangan pasokan dan permintaan tetap terjaga.
Editor: IJS
