Harnas.id, BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2026 sebagai upaya menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah. Forum nasional yang berlangsung di Aston Hotel and Resort, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Selasa (11/8/2026).
Rakortek berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti 120 peserta yang berasal dari 37 provinsi, terdiri atas 41 perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), 32 BPBD provinsi, serta 37 unsur pemangku kepentingan lainnya.
BNPB menilai koordinasi antara pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Melalui forum ini, pemerintah berupaya menyelaraskan program dan kebijakan agar mampu meningkatkan indeks ketahanan bencana sekaligus menekan risiko di berbagai wilayah.
“Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan semua kebijakan pusat dan daerah agar sejalan. Selain itu, menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak faktor dan elemen agar dapat terintegrasi secara utuh dan selaras dengan arah pembangunan nasional,” kata Rustian.
Menurut Rustian, pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan perlu dimulai dari tahap perencanaan. Integrasi peta risiko bencana ke dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk membentuk daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.
Ia menjelaskan, upaya membangun ketangguhan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media perlu terlibat dalam membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan.
Sinergi lintas sektor tersebut juga dinilai dapat membantu menyatukan sumber daya, memperkuat literasi kebencanaan, serta mempercepat respons ketika terjadi situasi darurat. Dengan pendekatan itu, penanggulangan bencana diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan saat krisis, tetapi juga mengedepankan upaya pengurangan risiko sejak dini.
Dalam forum tersebut, capaian Indeks Ketahanan Bencana (IKB) Kota Bogor turut menjadi perhatian. Kota Bogor tercatat berada di peringkat ketiga se-Jawa Barat dalam indeks tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penguatan kebijakan dan program penanggulangan bencana di daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, yang hadir mewakili Pemerintah Kota Bogor menyampaikan bahwa dipilihnya Kota Bogor sebagai tuan rumah Rakortek menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mendukung agenda nasional penanggulangan bencana.
“Semua memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Eko.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, mulai dari karakteristik ancaman, kemampuan fiskal, kondisi geografis, hingga kapasitas kelembagaan. Karena itu, kebijakan penanggulangan bencana perlu disusun dengan pendekatan yang adaptif sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Rakortek BNPB 2026 diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan perencanaan yang terintegrasi, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.
Editor: IJS
