Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mematangkan persiapan menghadapi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Sejumlah perangkat daerah diminta memastikan seluruh dokumen, data, serta indikator kinerja yang akan dipresentasikan benar-benar menggambarkan hasil kerja pemerintah secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi SAKIP 2026 yang berlangsung di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (29/7/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan dihadiri para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor.
Dalam arahannya, Dedie menegaskan bahwa evaluasi SAKIP bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Menurutnya, proses tersebut menjadi sarana untuk melihat sejauh mana program pemerintah mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun materi evaluasi dengan lebih terstruktur, didukung data yang kuat, serta menunjukkan hubungan yang jelas antara target, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai.
Dedie menjelaskan, setiap kebijakan pemerintah harus dapat ditelusuri alurnya mulai dari tahap perencanaan, implementasi di lapangan, hingga dampak yang dirasakan publik. Tanpa keterkaitan yang jelas, capaian kinerja akan sulit diukur secara objektif.
Menurutnya, aspek tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Kepada seluruh organisasi perangkat daerah, Dedie juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data yang tersaji dalam Sistem Akuntabilitas Daerah yang Terintegrasi (SADAYA). Data yang tersedia di dalam sistem tersebut harus mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bogor yang kemudian diterjemahkan ke dalam target kerja masing-masing perangkat daerah.
Ia menilai kualitas data masih menjadi tantangan yang perlu terus dibenahi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan data yang sudah tersedia.
Sebaliknya, seluruh perangkat daerah diminta melakukan penguatan, pembaruan, dan validasi data agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Menurut Dedie, data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan target pembangunan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menetapkan sasaran yang lebih realistis sekaligus terukur, termasuk ketika harus bekerja di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Ia menekankan bahwa kualitas perencanaan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Semakin baik data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dihasilkan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Iceu Pujiati, memaparkan perkembangan capaian SAKIP Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menjelaskan bahwa pada Tahun 2025, Kota Bogor berhasil memperoleh nilai 78,96 dengan kategori BB. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya.
Untuk Tahun 2026, Pemkot Bogor memasang target yang lebih tinggi, yakni meraih kategori A dalam penilaian SAKIP.
“Target realistis SAKIP Kota Bogor Tahun 2026 adalah A. Untuk pelaksanaan evaluasinya akan dilakukan pada 4 Agustus 2026. Hasil koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), pelaksanaan ekspose melalui sistem SADAYA,” kata Iceu.
Menurut Iceu, penggunaan aplikasi SADAYA menjadi salah satu unsur yang turut diperhatikan dalam proses evaluasi. Sistem tersebut digunakan untuk menampilkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja pemerintah daerah secara terintegrasi.
Adapun sejumlah aspek yang akan menjadi fokus penilaian dalam evaluasi SAKIP meliputi:
- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi internal
Melalui persiapan yang lebih matang, Pemkot Bogor berharap evaluasi SAKIP tahun ini tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan bagi masyarakat.
Editor: IJS
