HARNAS.ID – Pendaftar kartu prakerja mencapai angka 43,3 juta dalam waktu tujuh bulan atau seperempat jumlah usia produktif di Indonesia. Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, dari jumlah itu terjaring 5,6 juta penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan randomisasi yang dilakukan dalam 11 angkatan.
Kartu prakerja merupakan program baru yang diminati dan tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Membludaknya pendaftar, ujar Edy menjelaskan, menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat pada program pemerintah, sejalan dengan perbaikan tata kelola kartu prakerja. Program ini sempat tersendat pada awal pelaksanaan, tetapi pengelola melakukan perbaikan.
“Itu setelah mendapat masukkan dari berbagai pihak. Kartu prakerja merupakan program end to end yang dijalankan secara digital dan dari sisi proses sangat efisien,” katanya di Jakarta, Senin (16/11/2020).
Ada beberapa nilai lebih dari program ini yakni terbukti mendorong kebekerjaan. Dari peserta yang saat mendaftar berstatus belum bekerja, 30 persen di antaranya berubah status (termasuk wirausaha). Data ini didapatkan melalui tiga kali survei. Selain itu mendorong inklusi keuangan, terutama bagi 27 persen atau 672 ribu orang yang tak punya rekening bank atau e-wallet.
Hal ini terkait dengan pembayaran insentif yang dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet. Ketiga, kartu prakerja mampu mendorong kewirausahaan. Jumlah ini terus meningkat menjadi 18 persen pada survei kedua dan 25 persen pada survei ketiga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta yang berwirausaha tidak semata-mata karena dampak COVID-19.
Pemerintah mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. Setidaknya, ada empat provinsi yang memiliki keterbatasan akses internet, sehingga jumlah pendaftar kurang dari kuota yang dibuka. Empat provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Perbaikan jaringan internet pada empat provinsi tersebut jadi perhatian dan prioritas pemerintah.
Kartu prakerja merupakan program peningkatan kompetensi melalui bantuan biaya pelatihan, dengan paket pelatihan mayoritas bersifat tatap muka. Dalam program ini ada insentif pascapelatihan sebesar Rp 500 ribu. Ketika pandemi COVID-19 melanda, desain program diubah menjadi semi bansos, sehingga komponen insentifnya menjadi jauh lebih besar, yaitu Rp 2,4 juta.
Adapun kartu prakerja resmi menjadi bagian dari klaster perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Itu dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang.
Editor: Ridwan Maulana
