HARNAS.ID – DPP GMNI menyuarakan aspirasinya lewat unjuk rasa di depan Gedung KPK. Mereka meminta komisi antirasuah itu membongkar keterlibatan mafia vaksin di lingkup petinggi BPOM terkait pengelolaan distribusi vaksin.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam orasinya meminta KPK segera turun tangan mengungkap indikasi mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Menurut dia, vaksin sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga,” katanya, Kamis (25/3/2021).
KPK harus mengawasi proses vaksinasi, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang. Imanuel juga menyorot pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam distribusi vaksin tersebut agar mereka melaksanakan tugas dengan baik juga transparan dalam mengambil kebijakan.
Program vaksinasi COVID-19 satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin COVID-19. Oleh karena itu GMNI minta pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan distribusi COVID-19.
“Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente,” ujar Imanuel.
Alimun Nasrun, koordinator aksi turut menyampaikan tentang pentingnya pendistribusian vaksin, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan COVID-19.
“Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam pengelolaan distribusi vaksin,” tutur Ali.
Ali juga menekankan pentingnya untuk mendorong KPK menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Dia berharap, persoalan segera diselesaikan. GMNI berupaya mendorong KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran petinggi BPOM.
“Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan,” katanya.
Dikutip dari laman satgas COVID-19, total jumlah vaksinasi melalui program yang dicanangkan pemerintah, pada tahap pertama 1.691.724, dan untuk tahap kedua 998.439.
Pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi COVID-19 sebanyak 181.554.565. Jika dibandingkan dengan total sasaran vaksin tersebut, tahap pertama baru mencapai 0.93 persen dan kedua 0.55 persen.
Dalam upaya untuk mencapai target program vaksinasi pemerintah, sekelompok anak bangsa juga ikut berjuang meneliti dan memproduksi vaksin untuk melawan COVID-19, yang dikenal dengan vaksin Nusantara. Begitu juga dengan vaksin alternatif lainnya.
Namun, langkah ini terhalang oleh kebijakan BPOM yang tidak mengeluarkan izin untuk vaksin Nusantara agar dapat diproduksi secara massal dan didistribusikan bagi masyarakat Indonesia.
Hal ini mengindikasikan adanya dugaan praktik monopoli yang dilakukan petinggi BPOM dalam mengelola distribusi vaksin, mengingat kebutuhan yang tinggi karena penduduk yang cenderung besar di Indonesia.
Editor: Ridwan Maulana
