HARNAS.ID – Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membatalkan izin EUA Novavax. Tuntutan itu disampaikan masa aksi yang tergabung dalam MPPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Menurut Penanggung Jawab Aksi Awaludin, COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Virus ini telah menjadi momok bagi sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek, utamanya bagi sektor kesehatan dan ekonomi.
Dia melihat, pemerintah terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, vaksinasi ini pun melibatkan berbagai elemen bangsa mulai dari pemerintah, hingga pada lembaga kepemudaan di Tanah Air.
Namun, per 1 November 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya informasi dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang vaksin yakni Novavax. Mereka menyebutkan bahwa jenis vaksin ini telah mendapatkan Emergency Use Authoriziation (EUA) dari BPOM RI.
“Tentunya ini menjadi pertanyaan besar karena di negara asalnya yakni Amerika Serikat, perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS,” ujar Awaludin.
Dengan dasar argumentasi Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat, MPPK dengan ini menganggap BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut. Mereka pun layangkan tuntutan terkait Novavax yang mendapatkan EUA.
“Kami mempertanyakan keputusan BPOM terkait EUA terhadap Novavax dan meminta Kepala BPOM dicopot,” tuturnya.
MPPK juga mendeksak BPOM untuk tidak mengeluarkan izin UEA terhadap semua vaksin COVID-19 khususnya Novavak sebelum ada izin dari negara yang membuat. Selain itu meminta Menteri Kesehatan (Menkes) batalkan penggunaan vaksin Novavax yang akan didatangkan ke Indonesia.
“Kami juga minta DPR memanggil dan memberikan sanksi untuk Menkes serta Kepala BPOM terkait pengadaan vaksin Novavax dan izin UEA,” katanya.
Editor: Ridwan Maulana
