Harnas.id, Bogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kota Bogor harus bertransformasi dari sekadar fungsi pengawasan menjadi mitra strategis perangkat daerah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan ini disampaikan Dedie saat membuka pelatihan pengawasan atas PAD bagi 37 personel APIP di Aula Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor, Senin (21/4/2025).
Menurut Dedie, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini sangat kompleks, mulai dari dinamika ekonomi hingga tuntutan efisiensi anggaran. Meski sejumlah perizinan telah dikeluarkan, namun peningkatan pendapatan belum berjalan seimbang.
“Kenali objek-objek yang paling memungkinkan untuk diawasi dan dioptimalkan. PAD Kota Bogor harus terus meningkat agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dedie mengingatkan, Inspektorat tidak boleh menjadi ‘momok’ yang ditakuti perangkat daerah. Sebaliknya, APIP harus tampil sebagai konsultan yang siap memberikan bimbingan, pendampingan, dan solusi inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk strategi optimalisasi pendapatan.
“Tempatkan diri sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Jadilah rujukan bagi perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan, termasuk di sektor perizinan dan pengelolaan PAD,” tegasnya.
Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Bogor dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Emy Yunidyastuti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting dalam penguatan peran APIP di tengah dinamika kebijakan anggaran.
“Ini merupakan kolaborasi penting karena pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan pelatihan ini, kami berharap APIP memiliki bekal strategi untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan PAD,” ujar Emy didampingi Kepala Pusdiklatwas BPKP, Ersi Soenarsih.
Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung hingga 25 April 2025 dan turut dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W. Purnama, serta Kepala BKPSDM Kota Bogor, Herry Karnadi.
Editor: IJS
