Harnas.id, JAKARTA – Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu memperluas cara pandang dalam melihat perannya di tengah perubahan dunia. Organisasi yang memiliki jaringan sosial-keagamaan luas itu tidak lagi cukup memusatkan perhatian pada persoalan internal dan dinamika di dalam negeri.
Pandangan tersebut disampaikan Mudir ‘Ali JATMAN Ali Masykur Musa dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Majelis IPNU, Jumat (7/8/2026). Menurutnya, perubahan global membuat batas antarnegara semakin tidak tegas dalam berbagai aspek kehidupan.
Interaksi masyarakat kini berlangsung lintas wilayah melalui hubungan sosial, ekonomi, teknologi, informasi, hingga persoalan kemanusiaan. Perkembangan itu membuat masyarakat di berbagai negara semakin terhubung tanpa sepenuhnya dibatasi oleh wilayah teritorial.
“NU harus menjadi bagian warga dunia, karena saat ini telah terjadi state borderless,” kata Ali Masykur Musa.
Menurut dia, perubahan tersebut membuat NU memiliki ruang untuk mengambil peran lebih luas. Bukan melalui kekuasaan formal negara, melainkan dengan membangun hubungan, dialog, dan kerja sama yang dapat ikut menciptakan kehidupan global yang damai.
Ali Masykur Musa membayangkan NU dapat menjadi salah satu kekuatan sosial yang ikut membangun peaceful coexistence atau kehidupan bersama secara damai. Gagasan itu ditempatkan dalam pendekatan yang disebutnya sebagai equilibrium diplomacy, yakni upaya menciptakan keseimbangan dalam hubungan di tengah dunia yang semakin terbuka.
Ia menilai diplomasi menjadi bagian penting dalam membangun pengaruh di tingkat global. Menurutnya, kekuasaan pada era sekarang tidak dapat dilepaskan dari kemampuan membangun kekuatan diplomasi.
“Karena sekarang tidak ada kekuasaan yang diperoleh tanpa menuju kekuatan diplomasi,” ujarnya.
Dalam kerangka tersebut, Ali Masykur membedakan ruang diplomasi negara dengan peran yang dapat dimainkan organisasi masyarakat seperti NU. Hard diplomacy, menurut dia, merupakan wilayah negara yang dijalankan melalui perangkat resmi, termasuk Kementerian Luar Negeri, TNI, dan Polri.
Sementara NU memiliki ruang yang berbeda melalui pendekatan sosial-keagamaan. Karena itu, peran diplomasi yang dapat dijalankan NU lebih tepat ditempatkan dalam konsep soft diplomacy.
“Kalau NU harus mengambil peran, namanya soft diplomacy,” tegasnya.
Soft diplomacy tersebut dapat dijalankan melalui kekuatan sosial-keagamaan yang dimiliki NU. Jaringan ulama, pesantren, masyarakat sipil, serta nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dinilai menjadi modal sosial yang memungkinkan NU membangun pengaruh tanpa menggunakan kekuasaan formal.
Tradisi dialog dan perdamaian yang selama ini melekat dalam kehidupan sosial-keagamaan NU juga dapat menjadi bagian dari pendekatan tersebut. Dengan modal itu, NU dinilai memiliki peluang untuk membangun jembatan komunikasi di tengah persoalan global yang semakin kompleks.
Perubahan lingkungan global tersebut, kata Ali Masykur Musa, juga semestinya tercermin dalam karakter kepemimpinan NU ke depan. Ketua umum PBNU tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola persoalan internal organisasi, tetapi juga perlu memahami dinamika yang berkembang di tingkat internasional.
Menurutnya, pemimpin NU ke depan perlu memiliki perspektif mengenai geopolitik, geostrategi, serta ideologi besar yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman tersebut dianggap penting agar NU mampu membaca posisi dan peluangnya dalam hubungan global.
“Ini ciri yang harus dimiliki oleh calon ketua umum yang akan datang, yang tahu persis tentang geopolitik, geostrategi, dan grand ideology di dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam kehidupan dunia ini,” tandasnya.
Pandangan tersebut sekaligus menempatkan agenda Muktamar NU dalam cakupan yang lebih luas. Kontestasi kepemimpinan organisasi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola struktur dan persoalan internal, tetapi juga menyangkut kapasitas membawa NU berhadapan dengan perubahan dunia.
Dalam perspektif Ali Masykur Musa, pemimpin NU mendatang perlu mampu melihat organisasi sebagai kekuatan masyarakat sipil-keagamaan yang memiliki jaringan dan pengaruh melampaui batas geografis Indonesia.
Peran tersebut tidak harus diwujudkan melalui kekuasaan formal. NU justru dapat memainkan ruang yang berbeda dengan membangun dialog, mempertemukan berbagai kelompok, menciptakan komunikasi lintas batas, serta ikut menjaga keseimbangan dalam hubungan global.
Gagasan itu melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya NU kembali pada ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah sebagai amanah diniyah. Namun, pada saat yang sama, horizon kepemimpinan NU juga diarahkan untuk melihat persoalan yang lebih luas, termasuk dinamika geopolitik dan kehidupan masyarakat dunia.
Dengan pendekatan tersebut, NU diposisikan bukan hanya sebagai organisasi keagamaan yang beraktivitas di Indonesia. NU juga diharapkan mampu menjalankan peran soft diplomacy sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk ikut membangun kehidupan global yang damai dan seimbang.
Editor: IJS
