Harnas.id, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai membangun jalan akses menuju kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (11/8/2026). Proyek ini disiapkan bukan hanya untuk menunjang kawasan pemerintahan baru, tetapi juga membuka konektivitas antarwilayah di Kota Bogor.
Jalan tersebut akan menjadi salah satu akses strategis yang menghubungkan wilayah Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Konektivitas baru ini diharapkan membuka kawasan yang selama ini relatif terisolasi sekaligus memberikan jalur alternatif bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Kota Bogor sebagai kota modern yang tetap berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ikhtiar ini juga akan berdampak manfaat pada membangun manusia yang lebih maju, modern dengan segala fasilitas yang dibangun untuk kemudahan, dan tentunya nanti akan segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedie.
Akses menuju kawasan pemerintahan terpadu itu juga dirancang terhubung dengan pintu keluar Tol Jagorawi Bogor Selatan. Dengan posisi tersebut, pembangunan jalan diharapkan tidak berhenti sebagai akses menuju kantor pemerintahan, tetapi menjadi bagian dari jaringan konektivitas kawasan yang lebih luas.
Selain kawasan perkantoran pemerintahan, sejumlah fasilitas publik juga direncanakan dibangun di area tersebut. Di antaranya gelanggang olahraga, ruang serbaguna, serta rumah ibadah.
Pembangunan gelanggang olahraga menjadi salah satu perhatian karena wilayah Kecamatan Bogor Timur saat ini dinilai belum memiliki fasilitas olahraga yang representatif. Kehadiran sejumlah fasilitas tersebut diharapkan membuat kawasan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga ruang aktivitas masyarakat.
Jalan akses yang dibangun memiliki panjang 1.418 meter dengan lebar antara 6 hingga 12 meter. Pengerjaannya ditargetkan berlangsung selama 120 hari.
Jalur tersebut nantinya menghubungkan Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Pemerintah melihat pembangunan akses ini sebagai bagian dari pembukaan jaringan jalan baru yang dapat menghubungkan kawasan timur dengan wilayah lain serta pusat aktivitas Kota Bogor.
“Jalan ini akan dilengkapi dengan drainase, kemudian juga pedestrian, kanstin, nanti juga akan dilengkapi dengan lampu penerangan, kemudian juga kita akan hijaukan. Jadi semua kita siapkan untuk masa depan Bogor yang lebih baik,” kata Dedie.
Menurut dia, pembangunan kawasan tersebut membutuhkan proses bertahap dan konsistensi karena terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Namun, ia optimistis rencana pembangunan kantor pemerintahan yang representatif dapat direalisasikan secara bertahap.
“Tentu harus konsisten kita laksanakan dengan berbagai tantangan. Insyaallah bertahap, namun akan terwujud juga nanti suatu saat kantor pemerintahan yang representatif untuk Kota Bogor dan warga yang sejahtera,” sambungnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih mengatakan pembangunan jalan tersebut memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar menyediakan akses menuju kawasan pemerintahan.
Menurut dia, infrastruktur jalan akan menjadi bagian penting dalam perkembangan kawasan timur Kota Bogor. Konektivitas yang semakin terbuka dinilai dapat memunculkan aktivitas ekonomi baru di sepanjang koridor jalan.
“Jadi yang pertama adalah mengurangi kemacetan di sekitar pusat kota. Yang kedua, mempercepat mobilitas warga dan logistik antarwilayah. Yang ketiga, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor dan kawasan ini,” ujarnya.
Dengan konektivitas yang lebih baik, kawasan yang sebelumnya relatif sulit dijangkau diharapkan mulai terintegrasi dengan jaringan jalan Kota Bogor. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan waktu tempuh, tetapi juga peluang berkembangnya kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Pada momentum peletakan batu pertama, Pemkot Bogor juga menandatangani nota kesepahaman atau MoU kemitraan dengan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Kerja sama tersebut berkaitan dengan penataan simpang geometrik akses Jalan Parung Banteng menuju akses on ramp Tol Jagorawi dan kawasan sekitarnya.
Kolaborasi dengan pihak swasta dinilai penting karena pembangunan konektivitas kawasan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Penataan akses tersebut diharapkan membuat hubungan antara jaringan jalan lokal dan akses tol menjadi lebih tertata.
Esti menjelaskan, salah satu bagian penataan akan menggunakan aset lahan milik pengembang sebagai gerbang utama. Di bagian tengah simpang jalan juga akan dibangun pulau jalan yang dibentuk menjadi taman.
“Gerbang yang utama melalui aset lahan milik pengembang dan di tengah simpang jalan akan dibuat pulau jalan yang dibentuk taman. Kedua, dibangunnya simpang geometrik berupa bundaran taman untuk menata lalu lintas keluar-masuk Jalan Tol Jagorawi yang sekarang sudah beroperasi, demi kelancaran dan keselamatan lalu lintas,” ujar Esti.
Direktur PT KTP Cornelius Widjaja menyebut kerja sama tersebut menjadi awal kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kota Bogor.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain dampak terhadap konektivitas dan ekonomi, Pemkot Bogor melihat pembangunan jalan tersebut dari sisi pelayanan masyarakat. Akses menuju kawasan kantor pemerintahan yang lebih mudah diharapkan membuat warga lebih nyaman ketika mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Esti mengatakan kemudahan akses menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketika warga dapat mencapai pusat pelayanan dengan lebih mudah, proses administrasi diharapkan menjadi lebih efisien.
“Masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai kebutuhan pelayanan publik akan mendapatkan akses yang lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih mudah dijangkau. Ketika akses menjadi lebih baik, maka pelayanan publik pun akan semakin optimal,” kata Esti.
Menurutnya, kualitas pelayanan yang semakin baik juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, pembangunan jalan tidak semata-mata dilihat sebagai proyek fisik, melainkan bagian dari penataan kawasan dan peningkatan kualitas hidup warga.
“Di situlah kita melihat bahwa sebuah jalan bukan hanya menghubungkan satu titik ke titik lainnya, tetapi juga menghubungkan pelayanan, kesempatan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Esti berharap kerja sama Pemkot Bogor dengan PT KTP dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Menurut dia, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, dukungan seluruh jajaran pemerintah, para pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat, pembangunan ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong Kota Bogor yang semakin maju, tertata, dan berkembang. Sebuah kota yang pelayanannya semakin baik, aksesnya semakin terbuka bagi kita semua,” tutupnya.
Editor: IJS
