Harnas.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi.
“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Polri terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, serta berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Langkah ini juga ditujukan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang aman.
Selain itu, Polri memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri turut memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
Dalam pelaksanaan tugas di tengah masyarakat, pendekatan humanis juga terus dikedepankan, termasuk dalam pengamanan aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Polri mendorong pengelolaan massa yang mengutamakan dialog agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas petugas, Polri juga mendorong penggunaan kamera yang dikenakan pada tubuh personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.
Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga diwujudkan melalui penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah.
Dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, Polri terlibat dalam pemenuhan gizi melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Polri turut mendukung pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.
Kapolri menegaskan bahwa berbagai upaya tersebut harus diiringi dengan reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Editor: Erk
