HARNAS.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) RI masih mempercayai PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan bantuan program sembako dengan mekanisme alternatif tunai kepada sekitar 500 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nominal yang diterima per-KPM yakni Rp 200 ribu.
Tahap pertama disalurkan kepada 160 ribu KPM, periode November dan Desember 2020. Selanjutnya, disalurkan kepada lebih dari 500 ribu KPM, untuk periode Januari-Desember 2021. Penyaluran bansos pertama dilakukan di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya diikuti daerah lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja ke Papua, Selasa (24/11/2020)-Kamis (26/11/2020) menyerahkan langsung bantuan sembako alternatif tunai secara simbolis kepada KPM didampingi Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia Nezar Patria.
Penyerahan itu berlangsung di Tanah Merah, Boven Digoel. Selain itu, Menteri Muhadjir akan meninjau penyaluran bantuan sosial tunai di Skow, perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea. Distribusi ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo sebagai upaya percepatan yang sebelumnya dilakukan beberapa bank pemerintah.
Menteri Muhadjir mengapresiasi kinerja Pos Indonesia yang berkomitmen mempercepat penyaluran bansos sembako maupun bansos tunai selama masa pandemi COVID-19. Dengan dukungan aplikasi digital platform yang dimiliki Pos Indonesia, penyaluran bantuan dapat dilaporkan secara harian dan diawasi langsung oleh pemerintah.
Dengan begitu, penyaluran sembako untuk Papua dan Papua Barat dapat terealisasi sesuai target. Nezar Patria mengatakan, Pos Indonesia siap mengemban tugas yang dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sembako dengan mekanisme alternatif tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia berharap berjalan lancar.
“Kami mengerahkan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki di Tanah Papua dan Papua Barat untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan dengan mekanisme alternatif tunai agar dapat tersalurkan tepat waktu serta tepat sasaran. Jajaran kami juga selalu menerapkan protokol kesehatan,” kata Nezar.
Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat tahap pertama sampai enam sudah terealisasi 95.06 persen dari 124.902 KPM yang dialokasikan pemerintah. Sedangkan untuk tahap ketujuh dan kedelapan masih dalam proses penyaluran. Penyaluran BST secara nasional sudah terealisasi 93,22 persen.
Editor: Ridwan Maulana
