Harnas.id, BOGOR – Sejumlah pengusaha di Kabupaten Bogor menyatakan kekecewaan atas keterlambatan pembayaran proyek tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp204 miliar. Kondisi tersebut bahkan memicu rencana aksi unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam waktu dekat.
Pengusaha Kabupaten Bogor, H. Rachmanto Srie Basuki, menegaskan bahwa para pelaku usaha membutuhkan kepastian dan solusi konkret dari pemerintah daerah. Menurutnya, dampak keterlambatan pembayaran tidak hanya dirasakan pengusaha, tetapi juga para pekerja yang menggantungkan hidup dari proyek-proyek tersebut.
“Yang diinginkan warga Bogor itu solusi secepatnya. Kasihan para pekerja yang sampai hari ini belum dibayar untuk kebutuhan makan keluarganya. Mereka mengadu ke saya,” ujar Rachmanto.
Ia menilai Pemkab Bogor seharusnya bersikap terbuka dengan mengumpulkan seluruh pengusaha yang terdampak tunggakan pembayaran proyek, lalu memberikan penjelasan secara langsung terkait kondisi keuangan dan skema penyelesaian.
“Panggil saja semua pengusaha yang belum dibayar, jelaskan apa kendalanya. Jangan dibiarkan mereka bicara di luar, akhirnya jadi berisik. Banyak yang mengadu ke saya,” tegasnya.
Rachmanto menambahkan, hingga kini belum ada kejelasan resmi dari kepala daerah maupun jajaran terkait waktu dan mekanisme pembayaran proyek. Kondisi tersebut, kata dia, mendorong para pengusaha untuk mengambil langkah tegas.
“Karena belum ada kejelasan dari bupati dan jajarannya soal solusi pembayaran, sore ini kami para pengusaha akan rapat untuk menyiapkan aksi demo. Ini menunjukkan Pemkab Bogor tidak becus mengelola keuangan,” pungkasnya.
Editor: IJS
