HARNAS.ID – Pemerintah memastikan vaksin pencegahan virus corona baru (COVID-19) tiba di Indonesia dalam dua bulan ke depan. Vaksin ini dikirim dari tiga perusahaan di China secara bertahap mulai November dan tuntas pada Desember 2020.
“Jika ditotal pada November dan Desember 2020, dapat dipastikan ketersediaan vaksinasi bagi 9,1 juta orang,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Kemenkes RI, Senin (19/10/2020).
Yurianto menjelaskan, pengadaan vaksin tahap awal untuk 9,1 juta orang itu berasal dari Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Vaksinasi direncanakan mulai berjalan akhir November 2020. Hal ini setelah vaksin tersedia serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuntaskan pemeriksaan keamanan dan kehalalan vaksin.
Vaksinasi akan menyasar dua kelompok. Pertama yaitu tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 dan tenaga laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan guna mendeteksi penularan COVID-19. Kelompok kedua adalah petugas pelayanan publik di fasilitas umum seperti bandara, stasiun, dan puskesmas. Termasuk aparat TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan protokol kesehatan.
Lebih lanjut, Yurianto mengungkapkan, untuk Sinovac, memberikan kesempatan Indonesia membeli vaksin melalui dua kali pengiriman. Pertama, 1,5 juta dosis di bulan November 2020. Kedua, 1,5 juta dosis pada Desember 2020.
Mekanisme pemberian melalui dua kali vaksinasi untuk satu orang dengan jeda 14 hari. Jika dihitung, tiga juta vaksin Sinovac digunakan untuk 1,5 juta penduduk Indonesia.
Selanjutnya, Sinopharm akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin. Vaksin dari Sinopharm ini juga digunakan melalui dua kali vaksinasi, artinya bisa menyasar 7,5 juta penduduk Indonesia. Sedangkan Cansino akan mengirimkan 100 ribu dosis vaksin. Jumlah ini menargetkan 100 ribu orang
“Cansino sekali suntik. Maka ditotal vaksinasi untuk 9,1 juta orang,” kata Yurianto menegaskan.
Perwakilan dari kedua lembaga itu masih berada di China untuk mendapatkan data mengenai vaksin. Hal ini juga dimaksudkan melihat proses penyediaan bahan baku dan pembuatan vaksin guna memastikan keamanan dan kehalalannya.
Yurianto menyebut, pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi tahap pertama untuk 9,1 juta orang. Meski begitu, pemerintah juga membuka pelayanan bagi warga yang ingin menjalani vaksinasi mandiri.
Editor: Aria Triyudha
