Harnas.id, JAKARTA – Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan, meski memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut, Kamis (25/12).
“Saya bersama Kepala BNPB, jajaran kementerian, serta pemerintah daerah memastikan langkah tanggap darurat dan pemulihan terus berjalan. Tidak ada libur, semuanya tetap bekerja demi masyarakat terdampak,” ujar Pratikno yang mengikuti konferensi pers secara daring dari Aceh.
Pratikno mengungkapkan, hingga saat ini 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan, dengan rincian empat daerah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.
Meski demikian, di Provinsi Aceh terdapat 11 kabupaten yang akan memperpanjang masa tanggap darurat. Langkah tersebut diambil guna memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan.
Percepatan Pembangunan Huntara dan Huntap
Percepatan penanganan juga tercermin dari pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap)yang terus dikebut meskipun memasuki masa pergantian tahun.
Di Aceh, pembangunan huntara telah dimulai di Kabupaten Pidie Jaya. Sementara enam kabupaten lainnya—Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen—masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan. Adapun Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
“Penyiapan lahan memang menjadi tantangan utama. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan koordinasi BNPB,” jelas Pratikno.
Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap, termasuk hunian mandiri yang dibangun di atas lahan milik warga yang direlokasi.
Di Sumatra Utara, empat daerah—Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat—telah memasuki tahap pembangunan huntara dan huntap. Sementara di Sumatra Barat, lima kabupaten tengah berproses membangun huntara, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Infrastruktur dan Pendidikan Mulai Pulih
Selain hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di tiga provinsi, 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Percepatan perbaikan jalan terus dilakukan agar konektivitas dan distribusi logistik semakin lancar,” kata Pratikno.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menargetkan sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah siap digunakan setelah proses pembersihan dan revitalisasi.
Pratikno menegaskan, arahan Presiden RI sangat jelas agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja tanpa henti untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu perintah Presiden dan wajib kita jalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Di tengah kondisi cuaca yang dinamis, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)melalui koordinasi BNPB, BMKG, serta TNI-Polri guna menekan intensitas curah hujan.
Pemerintah turut mengapresiasi peran seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, hingga masyarakat—yang terus bergotong royong mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Editor: IJS
