Harnas.id, YOGYAKARTA – Wacana mengenai kampus inklusif, kesehatan mental, aksesibilitas, hingga pencegahan kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam U25 PTN-BH Leaders Forum 2026 yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam forum yang mempertemukan para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MScEng PhD, menyampaikan pandangannya mengenai arah baru pendidikan tinggi di Indonesia.
Bambang hadir sebagai narasumber dalam gelar wicara bertajuk Universitas Inklusif dan Antikekerasan: Aksesibilitas, Kesejahteraan, dan Kesempatan yang Setara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian forum U25 PTN-BH Leaders Forum 2026 yang berlangsung selama dua hari sejak Rabu (29/7).
Dalam pemaparannya, Bambang menilai ukuran keberhasilan perguruan tinggi saat ini tidak lagi cukup diukur dari capaian akademik, publikasi ilmiah, maupun penguasaan teknologi semata. Menurutnya, universitas perlu membangun lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan dan pengembangan inovasi.
“Jadi yang menjadi arah melaju universitas untuk mampu membangun ekosistem yang berpusat pada manusia (human-centered ecosystem),” ungkap Bambang.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menghasilkan lulusan yang kompeten. Kampus juga harus berperan dalam membangun peradaban dan menciptakan ruang yang memungkinkan seluruh individu berkembang secara optimal.
Karena itu, konsep kampus inklusif tidak cukup hanya diwujudkan melalui penerimaan terhadap keberagaman. Universitas, kata Bambang, harus mampu menciptakan sistem yang memberi kesempatan setara bagi seluruh sivitas akademika untuk bertumbuh sesuai potensinya.
“Universitas harus menyediakan wadah yang merekayasa setiap individu agar dapat berkembang secara optimal (flourish),” terangnya.
Sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi, ITS juga menempatkan inovasi dalam perspektif yang lebih luas. Bambang menegaskan bahwa teknologi tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan perangkat canggih atau pembangunan infrastruktur modern.
Menurutnya, ilmu rekayasa dan teknologi harus hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ITS mengembangkan lima pilar utama yang menjadi fondasi pembangunan kampus inklusif, yaitu:
- Tata kelola
- Infrastruktur
- Kampus digital
- Kesejahteraan
- Inovasi yang inklusif
Kelima pilar tersebut dirancang secara terintegrasi agar nilai inklusivitas tidak berhenti pada kebijakan, tetapi menjadi budaya yang hidup dalam aktivitas kampus sehari-hari.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai inovasi teknologi asistif yang dikembangkan sivitas akademika ITS untuk mendukung kelompok disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan.
Beberapa inovasi yang diperkenalkan antara lain:
- Neutrack AI Glove, sarung tangan pintar berbasis kecerdasan buatan untuk membantu navigasi tunanetra dan pasien Alzheimer
- BaaDaaBoo, media edukasi pra-menulis
- SMILE Hand Therapy, terapi fisik berbasis gamifikasi
- MobiAi, kursi roda pintar yang dikendalikan melalui gerakan mata
“Seluruh inovasi ini menegaskan prinsip bahwa teknologi harus dikembangkan dengan empati agar tidak ada satupun yang tertinggal,” tegas Bambang.
Selain membahas aksesibilitas, Bambang juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dalam pembangunan kampus yang inklusif. Menurutnya, lingkungan akademik, khususnya di perguruan tinggi teknologi dengan ritme pembelajaran yang tinggi, menghadirkan tantangan psikologis yang semakin kompleks.
Karena itu, ia merekomendasikan pendekatan Look, Listen, Link sebagai salah satu strategi untuk membangun sistem dukungan yang lebih efektif bagi mahasiswa maupun sivitas akademika.
Bambang menjelaskan bahwa layanan kesehatan mental tidak boleh hanya hadir ketika masalah muncul. Kampus perlu membangun ekosistem pendukung sejak tahap awal, mulai dari proses skrining dini hingga mekanisme rujukan profesional apabila dibutuhkan.
“Seluruh lapisan perlu dibekali kemampuan dasar untuk mengenali gejala awal, mendengarkan secara empatik, serta menghubungkan dengan layanan profesional,” tuturnya.
Isu lain yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bambang menilai rasa aman menjadi salah satu syarat utama untuk mewujudkan kampus yang benar-benar inklusif.
Karena itu, keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dinilai menjadi elemen penting yang harus didukung oleh kebijakan dan sistem yang kuat.
“Berikan dukungan kebijakan yang kuat, sistem pelaporan terpercaya, serta penanganan yang cepat dan berpihak kepada korban,” tegasnya.
Menurut Bambang, budaya antikekerasan juga harus dibangun melalui proses edukasi yang berkelanjutan. Literasi mengenai relasi yang sehat, etika pergaulan, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu perlu menjadi bagian dari kehidupan kampus sehari-hari.
Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya laporan kasus tidak selalu menunjukkan kegagalan institusi. Dalam banyak kondisi, hal tersebut justru dapat mencerminkan meningkatnya kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem perlindungan yang tersedia.
“Meningkatnya jumlah laporan tidak selalu berarti kampus gagal, melainkan dapat menjadi indikator meningkatnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang dimiliki universitas,” tekan Bambang.
Melalui forum tersebut, Bambang mengajak seluruh pimpinan PTN-BH untuk menjadikan inklusivitas sebagai agenda bersama. Menurutnya, keselamatan, kesehatan mental, aksesibilitas, dan tata kelola yang humanis harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
ITS juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, antikekerasan, dan memiliki daya saing global.
Gagasan tersebut sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas dan inklusif, tujuan ke-10 tentang pengurangan kesenjangan, serta tujuan ke-17 yang menekankan pentingnya kemitraan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Editor: IJS
