HARNAS.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mempercepat terwujudnya Zona Integritas (ZI) di kawasan bandar udara (bandara) dan pelabuhan.
“Fokus Kemenpan RB mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategis, yaitu bandar udara, pelabuhan, dan sektor aparat penegak hukum,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).
Pembangunan ZI di kawasan dan sektor tersebut penting menjadi fokus Kemenpan RB karena bandara, pelabuhan, dan aparat penegak hukum berisiko tinggi terjadi pelanggaran integritas.
“Itu karena ketiganya memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar,” tuturnya.
Di kawasan bandara dan pelabuhan, kata dia, sasaran pembangunan ZI ditujukan, antara lain untuk mempercepat waktu bongkar muat peti kemas, meniadakan pungutan liar, dan meminimalkan peredaran barang terlarang.
“Sasaran yang ingin diwujudkan pada ZI di dua kawasan itu, antara lain mempercepat dwelling time, menurunkan potensi pungli dan penyelundupan, serta mencegah peredaran barang terlarang,” ujar Tjahjo.
Sementara itu, pembangunan ZI di sektor aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan menegakkan hukum dengan optimal.
“Sasaran ZI juga untuk menciptakan aparat penegak hukum yang lebih berintegritas dan memberikan pelayanan publik yang prima sehingga upaya penegakan hukum dapat terlaksana secara baik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pembangunan ZI agar dapat meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).
Wapres mendorong K/L dan pemda membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan ZI dan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemda untuk tidak lelah mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” ujar Wapres.
Editor: Firli Yasya
